, 19 Januari 2007 - 00:00:00 WIB
Hak Uji materi: MK Tolak Permohonan Larangan TNI/Polri Berpolitik
Diposting oleh : Admin
Kategori: Hukum - Dibaca: 1091 kali

Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan Komisaris Besar (Purn) Sofwat Hadi, pensiunan Polri yang sekarang menjadi anggota DPD, yang mengajukan permohonan hak uji pasal-pasal mengenai larangan TNI/Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Menurut MK, Sofwat Hadi tidak memiliki hak konstitusional yang dirugikan karena dirinya adalah pensiunan Polri, bukan anggota Polri aktif.

Putusan ini dibacakan majelis hakim konstitusi dalam sidang di MK, Kamis (18/1). Sofwat Hadi mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Pasal larangan anggota TNI/ Polri untuk memilih dan dipilih yang ada di dalam kelima UU ini dinilai Sofwat bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut MK, meskipun Sofwat memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 51 Ayat 1 UU MK, dia tidak memiliki kerugian konstitusional akibat diberlakukannya larangan dalam kelima UU itu. Sofwat dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Di dalam pertimbangannya, MK menguji apakah pensiunan anggota Polri secara hukum memiliki kualifikasi yang sama dengan anggota Polri yang masih aktif sehingga dapat bertindak seolah-olah sebagai anggota Polri yang masih aktif? Menurut MK, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pensiunan tentara atau polisi tidaklah sama statusnya dengan tentara atau polisi aktif. Oleh karena itu, Sofwat dinilai tidak dapat bertindak seakan-akan anggota Polri aktif.

Secara terpisah, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Djoko Suyanto, Kamis, mengaku akan menerima apa pun hasil keputusan MK terkait dengan permohonan uji materi hak politik TNI/Polri itu. "Markas Besar TNI masih akan mengkaji lebih dalam lagi soal hak pilih tersebut," katanya.

Kepala Puspen Mabes TNI Laksda Moh Sunarto mengatakan, pada saatnya nanti TNI akan menyampaikan sikap tentang masalah itu. (VIN/dwa)

(Sumber Kompas)





0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)