, 29 Januari 2007 - 00:00:00 WIB
Aturan Seleksi Calon Hakim Agung Perlu Direvisi
Diposting oleh : Admin
Kategori: Hukum - Dibaca: 862 kali

Solo, 28/01/2007 (Komisi Yudisial) - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dirasakan masih belum efektif untuk pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung.

Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H salah satu anggota Komisi Yudisial di Solo dalam seminar yang diselenggarakan di kampus Univeritas Sebelas Maret (UNS), Sabtu (27/1). Seminar yang mengambil tema ?Urgensi Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dalam Upaya Mendorong Kesinambungan Proses Reformasi Peradilan Demi Terwujudnya Sistem Peradilan Yang Bersih Akuntabel Dan Berwibawa Di Indonesia? ini terselenggara atas kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Fakultas Hukum UNS.

 

Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H.,M.H sebagai keynote speaker mengungkapkan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon Hakim Agung belum dapat berjalan secara efektif dikarenakan adanya benturan-benturan yang dihadapi. ?Berdasarkan undang-undang yang ada sekarang siapa yang menentukan kebutuhan akan adanya Hakim Agung yang baru, apakah setiap Hakim Agung yang pensiun harus langsung diganti, apakah Hakim Agung itu harus berasal dari karier atau non karier, apakah KY akan memenuhi langsung jumlah Hakim Agung sebanyak 60 orang sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, pertanyaan-pertanyaan seperti ini belum mampu dijawab oleh undang-undang yang ada sekarang sehingga aturan-aturan yang menyangkut tentang seleksi Hakim Agung selayaknya diperbaiki?, ujar Chatamarrasjid.   

 

Dalam hal dikotomi antara Hakim Agung yang berasal dari jalur karier atau non karier Chatamarrasjid berpendapat tidak semua Hakim Agung yang berasal dari hakim karier baik tetapi pasti ada sisi-sisi buruknya begitu pun juga Hakim Agung yang berasal dari jalur non karier.  Tetapi yang penting menurutnya undang-undang harus menentukan apakah Hakim Agung non karier dibutuhkan atau tidak. ?Komisi Yudisial tentunya mengharapkan bahwa butuh atau tidaknya Hakim Agung non karier selain ditentukan oleh Mahkamah Agung juga ditentukan oleh Komisi Yudisial? imbuhnya.

 

Untuk itu dalam hal seleksi calon Hakim Agung ini Chatamarrasjid berharap kerancuan-kerancuan yang ada selama ini dapat diperbaiki. ?Kita berharap undang-undang menyelesaikan hal ini sehingga tidak ada konflik antar lembaga akibat kerancuan aturan dalam undang-undang?, katanya.

 

Di kesempatan yang sama Mahfud M.D (anggota Komisi III DPR RI) yang merupakan salah satu pembicara dalam seminar ini mengungkapkan bahwa dalam pembahasan tentang pembentukan Komisi Yudisial dalam amandemen UUD 1945 disetujui bahwa KY dapat mengawasi Hakim Agung dan perilaku hakim termasuk dapat ditelusuri oleh KY lewat putusannya. Pernyataan Mahfud ini berdasarkan pengalamannya sebagai tenaga ahli dalam pembahasan amandemen UUD 1945 tentang pembentukan Komisi Yudisial yang waktu itu anggotanya termasuk Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung). ?Saya dan pak Bagir Manan serta pak Suwoto itu staf ahli ketika membuat KY dan waktu itu pak Bagir Manan dan Jimly Ashidiqqie (dalam bukunya lembaga-lembaga negara) berpikir bahwa Komisi Yudisial itu mengawasi Hakim Agung dan tidak ada bagaimana saudara membedakan perilaku itu dipisahkan dari hakim ketika memutus perkara. Kalau orang biasa saja bisa membaca putusan hakim mengapa KY tidak bisa? ujar Mahfud.

 

Tiga orang pembicara lain dalam seminar ini yaitu Dr. Adi Sulistiyono (Dekan Fakultas Hukum UNS), Dr. Muhammad Fauzan (Dosen Hukum Tata Negara UNSOED), dan Tandiono Bawor Purbaya (Direktur LBH Semarang) sama-sama menekankan pentingnya pemberantasan mafia peradilan. Untuk mendukung hal ini Adhi Sulistiyono berpendapat point penting pemberantasan mafia peradilan bukan hanya pada pengawasan kepada para hakim tetapi juga memberikan penghargaan kepada mereka agar perilakunya dapat sesuai dengan ketentuan kode etik dan perilaku hakim. Sementara Muhammad Fauzan berpendapat untuk menghindari lagi terjadinya judicial review terhadap UU Komisi Yudisial yang baru nantinya langkah yang perlu dilakukan adalah dengan merevisi UUD 1945 pasal 24B yang memuat ketentuan tentang Komisi Yudisial. Menurutnya kata-kata wewenang lainnya dalam pasal 24B UUD 1945 itu yang menyebabkan ketidakjelasan sehingga membuat Komisi Yudisial sekarang seperti ini.

 

Seminar yang berlangsung di aula perpustakaan pusat kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ini dihadiri sekitar 100 peserta yang berasal tidak hanya dari civitas akademika UNS tetapi juga diikuti oleh beberapa praktisi hukum, pers dan para hakim. (dinal/red)





0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)