, 15 Februari 2007 - 00:00:00 WIB
RUU Tipikor Tandingan Dibuat
Diposting oleh : Admin
Kategori: Hukum - Dibaca: 708 kali

Peradi Persoalkan Pertemuan Hakim "Ad Hoc" dan KPK

Jakarta, Kompas - Sejumlah akademisi dan aktivis LSM membentuk tim "tandingan" untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda dengan tim bentukan pemerintah yang dipimpin Andi Hamzah, tim "tandingan" ini justru akan memperkokoh eksistensi Pengadilan Tipikor.

Tim terbagi dua, yaitu tim perumus dan tim pengarah. Tim perumus beranggotakan 15 orang. Adapun tim pengarah antara lain beranggotakan Romli Atmasasmita (pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran), Suharto (mantan Ketua Muda Mahkamah Agung/MA), Hikmahanto Juwana (Universitas Indonesia), Iskandar Kamil (Ketua Muda Pidana Khusus MA), dan Amien Sunaryadi (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Tim "tandingan" itu dibentuk sebagai reaksi atas tim yang dipimpin Andi Hamzah yang berniat menghapuskan Pengadilan Tipikor dan meniadakan hakim ad hoc korupsi. Indonesia Corruption Watch telah lebih dahulu keluar dari tim yang dipimpin Andi Hamzah. Gugatan eksistensial terhadap Pengadilan Tipikor muncul setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pengadilan Tipikor inkonstitusional.

Firmansyah Arifin, anggota tim "tandingan", mengatakan, semangat tim penyusun RUU Pengadilan Tipikor berbeda dengan tim yang diketuai Andi Hamzah. Tim Andi Hamzah hendak menghilangkan Pengadilan Tipikor dan semua kasus korupsi dibawa ke pengadilan umum.

Sementara itu, Romli Atmasasmita mengatakan, tim tersebut dibentuk atas inisiatif Koalisi LSM. Tim dibentuk karena mereka menilai bahwa tim pimpinan Andi Hamzah sudah tidak sesuai dalam menjalankan tugas. Tugas tim tersebut adalah menyesuaikan UU Pemberantasan Korupsi dengan Konvensi PBB tentang Antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption). Namun, lanjutnya, tim itu malah membahas Pengadilan Tipikor.

Menyusul kontroversi Pengadilan Tipikor, langkah hakim ad hoc Pengadilan Tipikor ikut disoroti. Langkah tiga hakim ad hoc tipikor menemui KPK dikritik organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Dalam pernyataan persnya, Peradi menyesalkan tindakan tiga hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang menemui pimpinan KPK, Selasa lalu. Menurut Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan dan Harry Ponto (Sekretaris Jenderal), tindakan ketiga hakim itu berpotensi mencederai kemandiriannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Anggota Komisi III DPR Topane Gayus Lumbuun (Fraksi PDI-P, Jawa Timur V) mempertanyakan pula kedatangan ketiga hakim ke KPK. Seorang hakim seharusnya tak bisa mendatangi penyidik atau penuntut umum. KPK dalam perkara korupsi adalah penyidik dan penuntut umum. "Selain tak etis, tindakan hakim itu menguatkan opini di masyarakat, ada konspirasi hakim Pengadilan Tipikor dan penyidik atau penuntut KPK," tutur Gayus.

Hendardi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia meminta organisasi advokat tidak terlalu reaktif tanpa tahu duduk soalnya. "Orang bertemu kan biasa, seperti kalau advokat menemui hakim atau jaksa. Masalahnya, mereka bicara apa. Kalau misalnya para hakim itu mengeluhkan fasilitas yang ditahan bagaimana," katanya seraya menyarankan organisasi advokat lebih banyak memberikan pemikiran kritis terhadap kehidupan kenegaraan. "Saya merindukan organisasi advokat di era Pak Yap Thiam Hien," tuturnya.

Johan Budi dari Humas KPK mengatakan, hakim ad hoc memang datang ke KPK, tetapi tidak bertemu dengan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. "Mereka memang datang, tapi tidak bertemu Erry," tulis Johan. (ANA/TRA/BDM)

(Sumber Kompas)





0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)