, 08 Maret 2007 - 00:00:00 WIB
Rekomendasi Sanksi tidak Relevan Lagi
Diposting oleh : Admin
Kategori: Hukum - Dibaca: 887 kali

Jakarta (Media): Rekomendasi sanksi bagi para hakim yang diduga melanggar kode etik tidak relevan lagi dalam pemberantasan mafia peradilan. Sanksi itu harus langsung diputuskan oleh Komisi Yudisial (KY). Pakar hukum tata negara UGM Denny Indrayana mengingatkan hal itu di Jakarta, kemarin.

?Ini teori tata negara. Tugas KY itu menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Harusnya pengawasan itu sampai tingkat eksekusi bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik,? tegas Denny kepada Media Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam draf Revisi UU 22/2004 tentang KY yang beredar di DPR masih mencantumkan kata rekomendasi sanksi. Disebutkan pula, putusan KY bersifat mengikat, disampaikan oleh KY kepada pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan tembusan kepada presiden dan DPR. Bila rekomendasi sanksi belum diteruskan kepada presiden dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima MA, pimpinan KY mengingatkan pimpinan MA dengan tembusan kepada presiden.

Menurut Denny, penggunaan kata rekomendasi sanksi dan sifat rekomendasi yang mengikat seperti tercantum dalam draf itu bertentangan secara terminologi.

Selain itu, lanjutnya, meski menjadi eksekutor sanksi bagi hakim nakal, harus ada juga aturan yang membuat proses pengawasan KY tidak mengkhawatirkan para hakim dalam melakukan pekerjaan.

?Misalnya diatur bahwa pemeriksaan hakim dilakukan secara tertutup, sanksinya saja yang diumumkan ke publik,? katanya.

Koordinator Monitoring Peradilan ICW Emerson Juntho sepakat bila kata rekomendasi dalam draf itu dihilangkan.

Menurut dia, KY harus menjadi eksekutor, pemberi sanksi bagi hakim. Meski, diakuinya, hal itu akan menimbulkan perlawanan dari pihak MA.

Tapi, itu harus dilakukan karena mafia peradilan saat ini terlalu marak, termasuk yang melibatkan para hakim. (Aka/P-4)

(Sumber Media Indonesia)





0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)