close

Rabu, 03 September 2014 - 16:45:29 WIB
UU ASN Dinilai Merendahkan Jabatan Hakim
Diposting oleh : Admin
Kategori: Hukum - Dibaca: 5784 kali

Jakarta (Komisi Yudisial) - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang kelima judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sidang perkara yang diajukan oleh sejumlah hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan pada Selasa (2/9). Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan pihak terkait, DPR, dan saksi ahli dari pihak pemohon. Untuk pihak terkait dalam sidang kali ini adalah Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadir mewakili KY adalah Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri dan Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, dan Litbang Jaja Ahmad Jayus. 

Taufiqurrohman dalam keterangannya menyatakan jika di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengertian hakim ad hoc adalah hakim. Sehingga menurutnya, tidak ada perbedaan status antara hakim dan hakim ad hoc.

Dalam UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan tentang definisi hakim. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5, juga meliputi hakim pada pengadilan khusus disebut sebagai hakim ad hoc. 

“Atas definisi itu, maka pengertian hakim ad hoc adalah hakim. Kemudian di dalam Pasal 19 disebutkan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara," kata Taufiq di Gedung MK, Jakarta.

Sehingga menurut pria kelahiran Brebes ini, UU ASN yang menyebut hakim ad hoc tidak termasuk jajaran pejabat negara merupakan perendahan jabatan hakim. Sejak disahkannya UU ASN yang menyebutkan status hakim ad hoc diturunkan bukan menjadi pejabat Negara menyebabkan ketidakpastian hukum. Bahkan, lanjut Taufiq, hal itu bisa dimanfaatkan oleh para terdakwa kasus korupsi untuk mengajukan gugatan.

"Dengan dua norma ini bertentangan (antara UU ASN dan UU Kekuasaan Kehakiman), lalu bagaimana nilai putusannya dalam sebagai hakim ad hoc. Oleh karena itu, bertentangan pasal 28D UUD," tandas Taufiq.

Hal senada diungkapkan oleh saksi ahli pemohon dari Fakultas Hukum Universitas Jember Widodo Eka Cahyana. Menurutnya, UU ASN merupakan ancaman yang membahayakan bagi legalitas putusan dan penanganan perkara oleh hakim-hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor. Sebab, dalam Pasal 122 UU ASN secara nyata disebutkan bahwa hakim ad hoc tidak termasuk jajaran pejabat negara layaknya hakim karier di tatanan peradilan manapun. Sehingga, perbedaan kedudukan hakim saat menangani perkara dan memutuskan akan dipertanyakan legalitasnya. Oleh karena itu, Widodo meminta kepada MK agar membatalkan pasal tersebut

"Masalah ini luar biasa membahayakan posisi peradilan hakim-hakim ad hoc kita. Ketika UU ASN ini berlaku, pengacara akan mempermasalahkan apakah sidang ini sah atau tidak. Kalau dipaksakan, seorang hakim ad hoc yang menjalankan kewenangan, maka tindakan yang diputuskannya itu tidak sah. MK harus membatalkan pasal ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah hakim ad hoc se-Indonesia yang tergabung dalam “Tim Sebelas” mengajukan uji materi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 122 Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Para Pemohon menilai, Pasal 122 UU ASN secara nyata menyebutkan bahwa hakim ad hoc tidak termasuk jajaran pejabat negara, sehingga perbedaan kedudukan hakim tersebut saat menangani perkara dan memutuskan akan dipertanyakan legalitasnya. Karenanya, para pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 122 huruf e, khususnya frasa "kecuali hakim ad hoc" bertentangan dengan UUD 1945. (KY/Kus/Festy)




0 Komentar :