Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Menyambut May Day, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi berbicara soal perselisihan antara pengusaha dan buruh yang diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Menurutnya,  majelis hakim di Pengadilan Hubungan Industrial terdiri dari ketua majelis yang merupakan hakim karier, satu hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi lll DPR RI menyetujui dua dari empat nama calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY), Selasa (27/03) di Ruang Rapat Komisi  lll DPR, Gedung Nusantara ll, Jakarta. Keduanya adalah Sugeng Santoso P.N. dari unsur Asosiasi Pengusaha

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyerahkan empat nama calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo untuk dimintakan persetujuan. Keempat calon tersebut adalah Sugeng Santoso dan Erwin dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta

Jakarta (Komisi Yudisial) - Peserta terakhir wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Zen Mutowali. Meskipun Zen belum memiliki pengalaman secara spesifik di bidang peradilan, tapi ia meyakinkan diri dapat memberikan kontribusi apabila dirinya menjabat sebagai hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.   “Dari serikat pekerja, kami

Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta nomor urut 13 dalam wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Yoesoef Moesthafa. Pengalaman Yoesoef sebagai hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Semarang membuatnya memahami isu dan kendala yang terjadi selama menangani perkara perselisihan hubungan industrial. Menurutnya, sekitar

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) kedua  yang mengikuti wawancara terbuka adalah Muhammad Haedir. Ia banyak menyoroti kelemahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.   Haedir merasakan UU tersebut masih banyak celah kelemahan. Hal tersebut karena penegakan UU masih belum maksimal. Misalnya

Jakarta (Komisi Yudisial) – Memasuki hari terakhir wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial yang dilaksanakan Kamis (18/01) di Auditorium KY menghadirkan 4 calon dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Calon pertama yang diwawancara adalah Junaedi.   Hakim ad hoc PHI di PN Jakarta Pusat sejak tahun 2006-2016 ini baru saja memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas

Jakarta (Komisi Yudisial) - Juanda Pangaribuan menjadi calon hakim ad hoc Hubungan Industrial terakhir yang diwawancara di hari kedua. Calon yang sebelumnya telah lolos hingga tahap fit and proper test di DPR ini sempat ditanya terkait penolakan Komisi III DPR RI.   “Saya tidak tahu alasan secara pasti. Tapi menurut media massa, saya dan calon

Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial keempat yang diwawancara Hotlan Pardosi. Ia menjelaskan dua penyebab perselisihan antara pengusaha dan buruh.   “Pertama, ada sistem dalam perundang-undangan yang pada praktiknya tidak dilaksanakan. Misalnya terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Kedua, pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja tidak maksimal,” jelas Hotlan Pardosi, Rabu

Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta ketiga wawancara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Hasan yang berprofesi sebagai advokat. Hubungan antara pengusaha dan pekerja seharusnya bermitra, bagaikan dua sisi mata uang. Keuntungan dan produktivitas harus seimbang sehingga perselisihan dapat diminimalisir.   “Saya prihatin karena seharusnya gerakan serikat buruh itu tidak perlu