• Peradilan Modern Terapkan Shared Responsibility Peradilan Modern Terapkan Shared Responsibility
    05 Okt 2018 08:54:09 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Praktik pengelolaan peradilan modern menyadari persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu lembaga. Peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih, selain hanya fokus dalam perkara.   "Pengelolaan atau manajemen hakim dan peradilan tidak bisa diserahkan kepada satu entitas. Jangan membebani hakim sebagai pemutus sekaligus manajer," ujar Ketua

  • Manajemen Hakim Kewenangan Konstitusional KY Manajemen Hakim Kewenangan Konstitusional KY
    05 Okt 2018 08:43:16 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi   Yudisial (KY) bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Secara konstitusional, KY membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman sehingga keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah konstitusional.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Oce Madril pada Diskusi

  • Ada Senyawa Berbeda dalam Buku Bunga Rampai KY 2018 Ada Senyawa Berbeda dalam Buku Bunga Rampai KY 2018
    05 Okt 2018 08:31:12 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) -  Direktur Pusat Kajian Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Surabaya Herlambang P Wiratraman memuji diterbitkannya Buku Bunga Rampai KY 2018 "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman". Menurutnya, ada senyawa berbeda yang didapat dari membaca buku ini dibanding buku ketatanegaraan lainnya. Buku ini harusnya dibaca 20

  • KY Gelar Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman KY Gelar Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman
    05 Okt 2018 08:09:10 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menggelar Diskusi dan Bedah Buku berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Aula Gedung Pascasarjana Lantai 3, Surabaya, Kamis (4/10).   Acara yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof.Masdar Hilmy ini menghadirkan pembicara,

  • RUU JH, Penguatan Terwujudnya Peradilan Bersih RUU JH, Penguatan Terwujudnya Peradilan Bersih
    01 Okt 2018 06:08:18 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKomisi YudisialRUU JHSosialisasiWakil Ketua

    Palembang (Komisi Yudisial) — Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menjelaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dalam manajemen jabatan hakim sebagai pejabat negara. Apabila telah disahkan, maka UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga peradilan sehingga semakin profesional dan peradilan bersih segera dapat terwujud.   “Saya sengaja mengangkat isu ini

  • Jaga Kemuliaan Hakim Agung, KY Harus Perketat Standar Jaga Kemuliaan Hakim Agung, KY Harus Perketat Standar
    02 Sep 2018 19:10:18 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Untuk menghasilkan hakim agung ideal bukanlah perkara mudah. Seorang hakim agung dituntut memenuhi empat persyaratan, di antaranya integritas dan kompetensi. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (KY) harus memperketat standar persyaratan untuk menjaga derajat kemuliaan profesi hakim agung.   "Ada empat rumusan persyaratan hakim Agung, yaitu memiliki integritas, idependensi,

  • Hindari Penyalahgunaan Wewenang, Terapkan Konsep Shared Responsibility Hindari Penyalahgunaan Wewenang, Terapkan Konsep Shared Responsibility
    02 Sep 2018 12:10:11 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Saat reformasi terdapat perubahan sistem peradilan dari dua atap menjadi satu atap. Namun, sistem satu atap juga menyisakan persoalan, seperti kekhawatiran munculnya monopoli kekuasaan.   "Oleh karenanya, rata-rata sistem peradilan dunia menyadari bahwa persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu entitas, apalagi membenani para hakim sebagai

  • Integritas Penentu Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Integritas Penentu Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
    02 Sep 2018 11:46:34 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan pentingnya integritas dalam seleksi Hakim Konstitusi dan Hakim Agung. Di sini, penting untuk memperhatikan penelusuran rekam jejak dan integritas calon.   "Spesifikasi berintegritas adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kemampuan penting, tapi jauh lebih penting integritas," tegas Hamdan saat menjadi

  • Pakar Hukum di Yogyakarta Bahas Problematika Seleksi Hakim Agung Pakar Hukum di Yogyakarta Bahas Problematika Seleksi Hakim Agung
    02 Sep 2018 11:18:12 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat pengadilan, termasuk hakim, menambah panjang catatan buruk peradilan di Indonesia. Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah letak kesalahan ada di proses rekrutmen?   Guna menjawab itu, Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas

  • Perjalanan 20 Tahun Reformasi Peradilan: Menegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara dan Konsekuensinya Perjalanan 20 Tahun Reformasi Peradilan: Menegaskan Hakim sebagai Pejabat Negara dan Konsekuensinya
    27 Jul 2018 21:18:25 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Bandung (Komisi Yudisial) - Sejak  reformasi peradilan digulirkan 20 tahun silam, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah perubahan status jabatan hakim dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat negara. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang mengaturnya. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang menawarkan pola manajemen