• Perlu Kesadaran Bersama untuk Mewujudkan Peradilan yang Agung Perlu Kesadaran Bersama untuk Mewujudkan Peradilan yang Agung
    20 Nov 2018 10:12:15 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HakimHukumKomisi YudisialRUU JHSosialisasi

    Bekasi (Komisi Yudisial) - Indonesia butuh model kekuasaan kehakiman yang efektif untuk mengawasi independensi dan akuntabiltas seorang hakim dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung.   “Perlu ada kesadaran bersama untuk membangun model yang baik dan efektif mewujudkan peradilan yang agung,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dalam Diskusi dan Bedah

  • Belajar dari Model Manajemen Hakim Negara Lain Belajar dari Model Manajemen Hakim Negara Lain
    20 Nov 2018 10:12:08 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumRUU JHSosialisasi

    Bekasi (Komisi Yudisial) - Ketika berbicara manajemen kekuasaan kehakiman, saat ini pengelolaan hakim dengan model satu atap (one roof system) belum maksimal. Kalau dikomparasi dengan berbagai negara, problemnya sebenarnya bukan bagaimana hakim harus dikosentrasikan pada satu lembaga. Tetapi bagaimana hakim bisa terbebas dari pengaruh birokrasi.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen

  • KY Bahas Kembali Manajemen Kekuasaan Kehakiman Ideal KY Bahas Kembali Manajemen Kekuasaan Kehakiman Ideal
    20 Nov 2018 07:07:09 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumRUU JHSosialisasi

    Bekasi (Komisi Yudisial) – Setelah Surabaya dan Palembang, Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) kembali menggelar diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Senin (19/11) di Restoran Raja Sunda, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu upaya

  • Akuntabilitas Peradilan Dorong Hukum Berkeadilan Akuntabilitas Peradilan Dorong Hukum Berkeadilan
    27 Okt 2018 14:19:25 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKomisi YudisialRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang hingga saat ini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus RUU ini menyeimbangkan antara menjaga independensi kekuasaan kehakiman dengan akuntabilitas peradilan.    Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid

  • Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek
    27 Okt 2018 11:46:23 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Untuk meluruskan tata kelola peradilan saat ini, maka yang paling penting perlu dibenahi adalah kekuasaan kehakiman. Bila ingin membenahi negara, penting membenahi kekuasaan kehakiman itu sendiri.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari pada Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen

  • RUU Jabatan Hakim, Penyeimbang Independensi dan Akuntabilitas Peradilan RUU Jabatan Hakim, Penyeimbang Independensi dan Akuntabilitas Peradilan
    27 Okt 2018 11:15:09 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan saat ini sudah mencakup berbagai aspek. Dalam RUU Jabatan Hakim meliputi aspek pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, hingga pemberhentian. RUU ini hadir karena menginginkan adanya Undang-Undang

  • Akuntabilitas Peradilan Fokus Negara Demokrasi Berkembang Akuntabilitas Peradilan Fokus Negara Demokrasi Berkembang
    27 Okt 2018 10:14:14 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Sebagai negara demokrasi berkembang, seharusnya Indonesia tidak lagi fokus pada isu independensi peradilan. Dalam negara demokrasi berkembang seharusnya fokus pada isu akuntabilitas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat menyampaikan keynote speech pada Diskusi dan

  • Dorong RUU Jabatan Hakim, KY dan UM Palembang Gelar Diskusi dan Bedah Buku Dorong RUU Jabatan Hakim, KY dan UM Palembang Gelar Diskusi dan Bedah Buku
    27 Okt 2018 09:09:10 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaPenghubungRUU JHSosialisasi

    Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu upaya dengan mengadakan diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jumat (26/10) Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.    Hadir dalam

  • Peradilan Modern Terapkan Shared Responsibility Peradilan Modern Terapkan Shared Responsibility
    05 Okt 2018 08:54:09 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Praktik pengelolaan peradilan modern menyadari persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu lembaga. Peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih, selain hanya fokus dalam perkara.   "Pengelolaan atau manajemen hakim dan peradilan tidak bisa diserahkan kepada satu entitas. Jangan membebani hakim sebagai pemutus sekaligus manajer," ujar Ketua

  • Manajemen Hakim Kewenangan Konstitusional KY Manajemen Hakim Kewenangan Konstitusional KY
    05 Okt 2018 08:43:16 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHakimHukumKinerja KYMitra KerjaRUU JHSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi   Yudisial (KY) bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Secara konstitusional, KY membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman sehingga keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah konstitusional.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Oce Madril pada Diskusi