A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$count

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 243

KY Tegaskan Nilai-Nilai Etik Hakim dan APH Harus Ditata


KY Tegaskan Nilai-Nilai Etik Hakim dan APH Harus Ditata
Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus dalam Seminar Nasional dengan tema “Evaluasi 15 Tahun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, di Ballroom Hotel Mercure Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten (5/9).

Tangerang Selatan (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menegaskan bahwa KY berperan dalam mencetak hakim dengan nilai etik yang tinggi. Ia berharap nilai etik tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi aparat penegak hukum lainnya.

“KY sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan Presiden, MPR, DPR, DPD MA, MK, dan BPK berperan khususnya untuk mencetak hakim dengan nilai etik yang tinggi. Seandainya SDM yang Presiden Jokowi akan dorong, tak hanya bertolak pada aspek kualitas akan tetapi pada aspek etiknya disesuaikan dengan semangat revolusi mental,” ujar Jaja saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema “Evaluasi 15 Tahun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, di Ballroom Hotel Mercure Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten (5/9).

Menurut Jaja,  apabila aparat penegak hukum memiliki nilai etik yang baik, maka hal itu mampu menghemat anggaran negara dengan kondisi nilai-nilai etik aparatur penegak hukum yang tertata dengan baik.

“Jika hal ini digarap dengan baik, maka potensi ekonomi dari sisi etik saja itu dapat menggerakkan penghematan kurang lebih 300 triliun dari 600 triliun perkara ekonomi yang diproses di pengadilan. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep rencana pembagunan nasional. Sebetulnya bagian UU No 25 tahun 2004 itu adalah kajian disertasi saya 15 tahun lalu,” papar Jaja.

Jaja hadir dalam kesempatan itu terkait perspektif dan mengupas apakah sistem perencanaan pembangun nasional, yang telah berjalan selama 15 tahun ini menimbulkan ketidaksinkronan antar lembaga negara/ada konflik antar lembaga negara.

Selain itu, Jaja juga memaparkan konsepsi terkait haluan negara. Beberapa negara yang menggunakan haluan negara, seperti Irlandia, India, Filipina, Brazil, Afrika Selatan.

Hadir pula dalam kesempatan itu Bupati Banyuwangi Abdullah Anwar Anas, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Arif Budimanta, dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. (KY/Yuni/Festy)


Berita Terkait