Info Update:


Ketua KY Harapkan KY yang "SAKTI"
Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata saat membuka secara resmi Rapat Kerja (Raker) KY pada Selasa (09/02) di Auditorium KY.

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengharapkan KY harus menjadi lembaga yang sakti. KY dituntut menjadi organisasi yang solid, kompak, saling bekerja sama dan mendukung di lingkungan internal organisasi. Selain itu, KY juga harus meningkatkan sinergitas dengan lembaga lain, serta tetap independen dan profesional.

“Rapat kerja kali ini bertema SAKTI, yaitu Sinergi, Akuntabel, Kredibel, Transparan dan ber-Integritas. Konsekuensinya luar bisa karena KY harus menjadi lembaga yang sakti. Mulai tahun ini, kita akan bekerja keras mewujudkan KY yang sinergis, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Mukti Fajar saat sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja (Raker) KY pada Selasa (09/02) di Auditorium KY.

Lanjut Mukti Fajar, raker adalah momentum untuk menegaskan komitmen dalam membangun KY yang semakin kokoh berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan yang ditopang manajerial yang kuat dan profesional.

Ada beberapa yang perlu menjadi catatan penting. Ia menjabarkan, yaitu perlunya perencanaan program kerja yang didasarkan pada database yang akurat. Kedua, KY perlu standar mutu kinerja yang evaluatif dan bisa diukur. Ketiga, target capaian beserta output dan outcome. Perencanaan harus jelas menghasilkan apa. Keempat, komunikasi yang efektif, valid, dan lengkap. 

“Oleh karena itu, saya meminta untuk berkomunikasi yang aktif dengan komisioner. Kami akan selalu memantau kinerja dan memastikan apa yang diputuskan dalam raker ini berjalan dengan sesuai atau tidak, apa hambatannya, apa solusinya, komisioner harus tahu,” tegas Mukti Fajar.

Mukti Fajar menginstrusikan kepada pegawai KY untuk memiliki etos kerja yang cepat, cermat, tepat, dan bermutu. Sehingga bisa menunjukkan KY dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. 

“Semoga raker ini dapat berjalan dengan maksimal. Kita bisa mendapatkan rekomendasi program kerja yang terukur dengan memperhatikan skala prioritas sehingga menghasilkan program-program yang dapat dilaksanakan bersama-sama oleh unsur stakeholder. Program diharapkan implementatif dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi organisasi, perbaikan sistem peradilan Indonesia, dan tentunya kita bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia,” tutup Mukti Fajar. (KY/Noer/Festy)


Berita Terkait