English 
Bahasa
Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi narasumber utama dalam Workshop on Parliamentary Oversight of the Judge, yang dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 6-7 Maret 2019 di Vientiane, Laos.
Vientiane (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi narasumber utama dalam Workshop on Parliamentary Oversight of the Judge, yang dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 6-7 Maret 2019 di Vientiane, Laos. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh The Laos National Assembly Justice Committee and Law Committee bekerjasama dengan The Westminster Foundation for Democracy dan British Embassy Vientiane, dalam rangka membantu The Laos National Assembly menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, khususnya terkait dengan upaya untuk membangun sistem pengawasan hakim di Laos.
Workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Anggota The Laos National Assembly ke Kantor KY pada 14 Februari 2018, yang difasilitasi oleh The Westminster Foundation for Democracy dalam rangka menemukan model pengawasan hakim yang tepat.
Dalam kesempatan tersebut, Sukma menguraikan secara detail proses penanganan laporan masyarakat hingga usulan pengenaan sanksi.
“Pembentukan KY berdasarkan amendemen UUD 1945 Pasal 24B, di mana dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia diberlakukan ketentuan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY melakukan penanganan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi ini.
Para peserta workshop, termasuk Wakil Ketua Mahkamah Agung, Wakil Jaksa Agung, Wakil Ketua Lembaga Inspektorat Pemerintah dan Anggota Parlemen Pusat dan Daerah dari Laos, sangat antusias dengan dengan pemaparan dari Sukma dan aktif dalam sesi tanya jawab.
“Mewakili para peserta, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada KY dan khususnya kepada Sukma Violetta karena telah memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun sistem pengawasan hakim di Laos. Proses penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang diterapkan oleh KY RI akan dijadikan acuan oleh lembaga kami yang baru berdiri,” ujar Bouakam Thipphavong selaku Chairperson of The Justice Committee National Assembly Laos. (KY/Noer/Festy)