Keanggotaan
Diposting tanggal: 02 Maret 2016

KEANGGOTAAN 

 

Berdasarkan  Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Susunan Keanggotaan Komisi Yudisial sebagai berikut :

1. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.

2. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.

3. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.

4. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.

5. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas:

a. 2 (dua) orang mantan hakim;

b. 2 (dua) orang praktisi hukum;

c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan

d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.

6. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.

7. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial. 

 

 

SYARAT MENJADI ANGGOTA KY  

 

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat :

  1. warga negara Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
  5. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
  6. berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;
  7. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  8. memiliki kemampuan jasmani dan rohani;
  9. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  10. melaporkan harta kekayaan.

 

 

 

LARANGAN BAGI ANGGOTA KY  

 

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi :

  1. pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
  2. hakim;
  3. advokat;
  4. notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  5. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
  6. pegawai negeri; atau
  7. pengurus partai politik.