• Wakil Ketua KY Harapkan Score Kepercayaan Publik terhadap Hakim di Sulsel Meningkat Wakil Ketua KY Harapkan Score Kepercayaan Publik terhadap Hakim di Sulsel Meningkat
    22 Nov 2019 07:09:13 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKomisi YudisialSosialisasiWakil Ketua

    Makassar (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menjelaskan bahwa KY memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, KY juga bertugas melakukan

  • Integritas Hakim harus Dijunjung Tinggi Integritas Hakim harus Dijunjung Tinggi
    08 Nov 2019 13:06:07 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKetuaKomisi YudisialMitra KerjaSosialisasi

    Surabaya (Komisi Yudisial) – Dalam proses penyelesaian perkara-perkara di pengadilan, hakim harus memiliki pertimbangan atau prinsip-prinsip etik yang dijunjung tinggi agar putusan dapat dipercaya publik. Salah satunya yang paling fundamental adalah integritas hakim.   “KY sangat ketat dari sisi integritas. Prinsip integritas adalah prinsip etik yang berlaku untuk profesi apapun. Intergritas itu

  • KY Ikuti Pameran Legal Expo Kemenkumham  KY Ikuti Pameran Legal Expo Kemenkumham
    28 Okt 2019 22:19:13 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKomisi YudisialSosialisasi

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Salah satu rangkaian Hari Dharma Karyadhika Kementerian Hukum dan HAM 2019 yaitu Pameran Legal Expo yang digelar pada Kamis-Jumat, 24-25 Oktober 2019 di Plaza Semanggi, Jakarta.   Dalam sambutan penutupan acara, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan, legal expo merupakan medium bagi sosialisasi dan

  • KY Ajak Fakultas Hukum Dorong Penguatan Komisi Yudisial KY Ajak Fakultas Hukum Dorong Penguatan Komisi Yudisial
    25 Okt 2019 05:05:11 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HakimHukumKomisi YudisialMitra KerjaSosialisasi

    Jambi (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi selenggarakan Diskusi Publik “Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam Proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Pengadilan” di Aula Rektorat Universitas Jambi, Kamis (24/10).   Hadir sebagai pembicara Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY KMS A. Roni

  • Kepastian Hukum Sokong Perkembangan Industri Kepastian Hukum Sokong Perkembangan Industri
    21 Okt 2019 17:10:12 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHukumKomisi YudisialMitra KerjaSosialisasi

    Serang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan bahwa ada delapan ciri Indonesia sebagai negara hukum. Yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, asas legalitas, peradilan TUN, negara hukum demokratis, negara kesejahteraan, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara Indonesia yang mengakui, dan menghormati

  • Masyarakat Perlu Didorong Laporkan Pelanggaran KEPPH Masyarakat Perlu Didorong Laporkan Pelanggaran KEPPH
    14 Okt 2019 07:25:06 WIB | Kategori: Pengawasan Perilaku Hakim | Tags: HukumKomisi YudisialMitra KerjaSosialisasi

    Bandung (Komisi Yudisial) - Banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja peradilan menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti. Tidak cukup hanya pengawasan saja, karena begitu banyak istilah-istilah hukum yang masyarakat tidak paham sehingga perlu dilakukan pendekatan yang sistemik.   “Untuk itu, masyarakat perlu sadar bahwa masalah peradilan itu adalah masalah kita bersama. Bukan permasalahan insan,

  • Perubahan Pola Pikir Perlu untuk Mewujudkan Peradilan Bersih Perubahan Pola Pikir Perlu untuk Mewujudkan Peradilan Bersih
    14 Okt 2019 05:58:49 WIB | Kategori: Pengawasan Perilaku Hakim | Tags: HakimHukumKetuaKomisi YudisialSosialisasi

    Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY hadir untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.   Hal tersebut disampaikan Ketua KY Jaja Ahmad

  • KY Gelar Diskusi dan Bedah Buku Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia KY Gelar Diskusi dan Bedah Buku Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia
    05 Okt 2019 06:25:16 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYHukumKinerja KYKomisi YudisialMitra KerjaSosialisasi

    Mataram (Komisi Yudisial) - Sebagai kelanjutan peluncuran Buku Bunga Rampai 2019 "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia”, Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi dan buku Bunga Rampai "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia", di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jumat (4/10).   "Penerbitan buku ini merupakan momentum untuk lebih mendekatkan KY dengan para pemangku

  • Integritas Hakim Penting Ditelusuri Integritas Hakim Penting Ditelusuri
    26 Sep 2019 08:30:08 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKomisi YudisialMitra KerjaSosialisasi

    Gorontalo (Komisi Yudisial) – Pemungutan suara Pemilu yang diselenggarakan secara serentak pada praktiknya menyisakan banyak persoalan. Misalnya dari sisi kesiapan KPU dan perangkatnya kebawah sebagai penyelenggara, terdapat beberapa persoalan, baik terkait regulasi, pengadaan sarana dan prasarana pemilihan yang tepat waktu, kesalahan distribusi surat suara, surat suara yang rusak dan saling

  • Pakar Hukum: Sengketa Pemilu Selesaikan Secara Offcourt Pakar Hukum: Sengketa Pemilu Selesaikan Secara Offcourt
    26 Sep 2019 08:20:12 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: HukumKomisi YudisialMitra KerjaSosialisasi

    Gorontalo (Komisi Yudisial) – Isu terkait pelaksanaan pemilu yang tak kalah penting adalah penanganan perkara pemilu di pengadilan, baik mengenai sengketa hasil pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), sengketa administrasi pemilu yang berada dalam ranah hukum administasi negara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun tindak pidana pemilu