• Ketua DPR Setuju Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan Krusial bagi CHA Ketua DPR Setuju Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan Krusial bagi CHA
    29 Nov 2019 20:14:20 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialMitra KerjaSCHASeleksi Hakim Ad HocSosialisasi

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengapresiasi penekanan KY akan wawasan kebangsaan dan kenegaraan dalam rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA).   “Wawasan kebangsaan dan kenegaraan ini merupakan satu hal yang krusial yang harus dilakukan oleh setiap lembaga

  • KY Tekankan Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan dalam Rekrutmen CHA KY Tekankan Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan dalam Rekrutmen CHA
    29 Nov 2019 16:27:28 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialMitra KerjaSCHASeleksi Hakim Ad HocSosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan Komisi Yudisial (KY) yang terdiri dari Jaja Ahmad Jayus, Aidul Fitriciada Azhari, Joko Sasmito, dan Farid Wajdi bersama Sekjen KY Tubagus Rismunandar menyerahkan enam calon hakim agung (CHA) dan empat calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk

  • KY Usulkan Enam CHA dan Empat Calon Hakim Ad Hoc ke DPR KY Usulkan Enam CHA dan Empat Calon Hakim Ad Hoc ke DPR
    29 Nov 2019 09:15:17 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialSCHASeleksi Hakim Ad HocSosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan enam calon hakim agung (CHA) dan empat calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Kamis (28/11) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta.   Keenam CHA tersebut adalah

  • CHA Triyono Martanto: Atasi Tumpukan Perkara Pajak dengan Mengurangi Disparitas Putusan CHA Triyono Martanto: Atasi Tumpukan Perkara Pajak dengan Mengurangi Disparitas Putusan
    15 Nov 2019 12:17:16 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialSCHASosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) dari Kamar Tata Usaha Negara kedua yang diwawancara pada Kamis (14/11) adalah hakim Pengadilan Pajak Triyono Martanto.   Dalam wawancara, Triyono menjelaskan pentingnya kedudukan pengadilan pajak. Saat mempelajari Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA), dari 4 ribuan berkas di Kamar Tata Usaha Negara (TUN), ada

  • CHA Sartono: Ketentuan Pajak Lebih Lambat Dibandingkan Perkembangan Ekonomi CHA Sartono: Ketentuan Pajak Lebih Lambat Dibandingkan Perkembangan Ekonomi
    15 Nov 2019 09:10:11 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialSCHASosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) – Wawancara seleksi calon hakim agung (CHA) 2019 kembali digelar untuk kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak. CHA pertama yang diwawancara adalah Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim Sartono. Hadir sebagai panelis adalah Anggota KY, Siti Zuhro, dan mantan hakim agung H.

  • CHA Soesilo: Hakim Tidak Boleh Komentar Politik di Medsos CHA Soesilo: Hakim Tidak Boleh Komentar Politik di Medsos
    15 Nov 2019 08:08:13 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialSCHASosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Soesilo menjadi calon hakim agung (CHA) dari Kamar Pidana kedua yang diwawancara pada Kamis (14/11) oleh Komisi Yudisial (KY) di Auditorium KY, Jakarta.   Saat ditanyakan tentang lembaga apa yang memiliki tugas melakukan pengawasan hakim, Soesilo menjawab secara tegas KY dan Mahkamah Agung

  • CHA Artha Theresia Silalahi: Koruptor Tidak Kapok, Hukum Mati CHA Artha Theresia Silalahi: Koruptor Tidak Kapok, Hukum Mati
    14 Nov 2019 18:11:11 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialMitra KerjaSCHASosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Hari ketiga Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Wawancara Terbuka Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) di Kantor Komisi Yudisial dimulai untuk Kamar Pidana. Wawancara yang dilaksanakan pada Kamis (14/11) ini dihadiri oleh sembilan panelis yang terdiri dari Anggota KY, Peneliti Senior LIPI R. Siti Zuhro, dan mantan Hakim

  • Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin Tinjau Wawancara CHA Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin Tinjau Wawancara CHA
    14 Nov 2019 14:04:11 WIB | Kategori: Kelembagaan | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialMitra KerjaSCHASosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin meninjau pelaksanaan seleksi wawancara terbuka calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), Kamis (13/11) di Auditorium KY Jakarta. Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengapresiasi  kunjungan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin tersebut karena sebagai bentuk kontrol

  • CHA Sumpeno: KY Tidak Selalu Menyalahkan Hakim yang Diperiksa CHA Sumpeno: KY Tidak Selalu Menyalahkan Hakim yang Diperiksa
    14 Nov 2019 11:18:26 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialSCHASosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar Sumpeno menjadi calon hakim agung (CHA) terakhir yang diwawancara Komisi Yudisial (KY)  pada Rabu (13/11) di Auditorium KY, Jakarta.   Sumpeno ditanyakan sikapnya terkait pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bahwa jika hakim dipanggil oleh KY untuk diperiksa terkait teknis yudisial, maka tidak

  • CHA Rahmi Mulyati: Setuju Hakim Tingkat Pertama Dibagi Sesuai Spesialisasi CHA Rahmi Mulyati: Setuju Hakim Tingkat Pertama Dibagi Sesuai Spesialisasi
    14 Nov 2019 09:04:09 WIB | Kategori: Rekrutmen Hakim | Tags: Anggota KYKetuaKomisi YudisialSCHASosialisasiWakil Ketua

    Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon Hakim Agung (CHA) ketiga yang diwawancara Komisi Yudisial (KY)  pada Rabu (13/11) adalah Panitera Muda Perdata Khusus Pada Mahkamah Agung, Rahmi Mulyati.    Dalam pertanyaan terkait revolusi industri 4.0, Rahmi mengakui bahwa hukum positif belum mengatur tentang hal tersebut, bisa dibilang hukum positif terlambat mengikuti perkembangan masyarakat.