Siaran Pers

Nomor: 38/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 10 September 2024     Respons KY terhadap Vonis PN Pangkal Pinang terhadap Terdakwa TT   Jakarta (Komisi Yudisial) - Vonis 3 tahun penjara dan biaya perkara Rp 5.000 yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Pangkal Pinang terhadap terdakwa TT menjadi perhatian publik karena dianggap kontroversial. Anggota KY dan Juru Bicara

Nomor: 37/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 6 September 2024   KY Berikan Klarifikasi Resmi Kepada DPR Terkait Penolakan CHA dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah memberikan klarifikasi secara tertulis kepada DPR soal keterangan tambahan untuk melengkapi usulan calon hakim agung dan calon hakim ad

Nomor: 36/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 4 September 2024   Mangkir Kerja 70 Hari, Hakim AGRG Diberhentikan sebagai Hakim   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan pemberhentian tetap kepada hakim hakim yustisial pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan AGRG, Rabu (4/9/2024) di Gedung MA,

Nomor: 35/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 3 September 2024   Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Perlu Antisipasi Kerawanan Keamanan Pengadilan Pilkada 2024   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak pada 27 November 2024 mendatang. Anggota KY Binziad Kadafi mengungkap bahwa pihaknya memberikan

Nomor: 34/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 29 Agustus 2024   Respons KY terkait Penolakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2024   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merespons pernyataan Komisi III DPR RI terkait penolakan 9 calon hakim agung (CHA) dan 3 calon hakim ad hoc Hak

Nomor: 33/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 26 Agustus 2024   KY Rekomendasikan Majelis Hakim PN Surabaya Disanksi Pemberhentian dengan Hormat   Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan rapat konsultasi dari Pimpinan DPR RI untuk membahas pengawasan terhadap vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (26/8/2024) di

Nomor: 32/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 23 Agustus 2024   KY Minta Media Massa Kawal Penegakan Integritas Hakim   Purwokerto (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus memperkuat kerja sama dengan media massa dalam upaya menjaga dan menegakkan integritas hakim. Menurut Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah, sinergi yang baik antara KY dan media massa diharapkan

Nomor: 31/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA Jakarta, 19 Agustus 2024   KY Benarkan Telah Periksa Majelis Hakim PN Surabaya untuk Dalami Dugaan Pelanggaran Etik   Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah memeriksa majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby terkait putusan vonis bebas terhadap terdakwa GRT, Senin (19/08) di Pengadilan Tinggi

Nomor: 30/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 16 Agustus 2024   Presiden Jokowi Apresiasi Upaya KY Wujudkan Hakim Berintegritas dan Berkualitas   Jakarta (Komisi Yudisial) - Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi dukungan dan kerja sama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia, termasuk Komisi Yudisial (KY). Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang

Nomor: 29/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 9 Agustus 2024   Gelar Pelatihan Tematik PBH, KY Harap Hakim Terapkan Kesetaraan Gender dalam Mengadili Perkara PBH   Jakarta (Komisi Yudisial) - Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) seringkali masih mengalami diskriminasi, meskipun telah ada jaminan hukum yang melindungi perempuan, baik di dalam Konstitusi dan berbagai UU. Peraturan Mahkamah