Berita
-
KY Terima Kunjungan DPD IMM Jateng
Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng) menerima kunjungan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jateng, Kamis (2/10/2025) di Kantor Penghubung KY Jateng, Semarang. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memberikan pengayaan wawasan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan KY. Koordinator Penghubung KY Jateng Muhammad
-
KY Ungkap Kendala Pengawasan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti soal pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati meminta penjelasan KY terkait kendala yang dihadapi KY dalam melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang menangani perkara dengan sensitivitas tinggi, seperti kasus korupsi,
-
KY dan Komisi III DPR Gelar Rapat Kerja Bahas Evaluasi Kinerja KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas evaluasi kinerja KY 2020--2025, Rabu (1/10/2025) di Gedung DPR, Jakarta. Di hadapan rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati, Ketua KY Amzulian Rifai menyampaikan selama
-
Pendamping Beri Masukan ke KY soal Pemantauan Sidang Perempuan dan Anak
Kupang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus memberikan perhatian pada persidangan perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Namun, karena persidangan bersifat tertutup sehingga menjadi kendala saat melakukan pemantauan sidang. Tugas KY ini sebagai upaya agar hakim tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Sidang perkara perempuan dan
-
Gen-Z Berperan Bantu KY Ciptakan Peradilan Bersih
Jakarta (Komisi Yudisial) - Gen Z bisa ikut terlibat dalam menciptakan peradilan bersih. Misalnya dalam fenomena "No Viral, No Justice" yang diyakini publik akan memberi dampak pada pengungkapan sebuah kasus hukum menjadi lebih cepat. "Memasuki era digital, peran gen Z sangat berpengaruh. Berbekal dengan keingintahuan yang tinggi, tentu bisa memberi dampak positif
-
Penghubung KY Sulsel Berdiskusi dengan Pengurus IPPS Soal Pengawasan KY
Makassar (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima kunjungan dari pengurus baru Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Periode 2025-2026 pada Selasa, (30/09/25) di Kantor Penghubung KY Sulsel. Kegiatan bertajuk Visit Instansi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh IPPS di setiap pergantian kepengurusan dalam bentuk kunjungan
-
Penghubung KY Sulsel dan Peradi Makassar Siap Berkolaborasi
Makassar (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima audiensi dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Makassar, Senin (29/09/2025) di Kantor Penghubung KY Sulsel, Makassar. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat kolaborasi dalam pengawasan hakim di Makassar. "PERADI Makassar juga akan membantu memasifkan sosialisasi dan
-
Besaran Gaji Hakim Harus Sesuai dengan Pentingnya Peradilan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar International Webinar: Status and Welfare of Judges: a Comparative Study of Indonesia, Italy, and Other Countries, yang digelar secara daring pada Selasa, (30/9/2025). Peneliti pada Pusat Penelitian Studi Peradilan – Universitas Bologna, Italia Daniela Cavallini mengungkap prinsip umum tentang gaji hakim di
-
IKAHI Dorong Sistem Gaji Tunggal
Jakarta (Komisi Yudisial) - Peningkatan kesejahteraan hakim merupakan salah satu upaya untuk menjaga marwah dan independensi peradilan. Jaminan kesejahteraan dan kemandirian anggaran menjadi kunci peradilan yang kuat. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mendorong penerapan Sistem Gaji Tunggal (Single Salary System) agar kenaikan gaji mencerminkan total penghasilan, sekaligus menjadi dasar perhitungan pensiun. "Perjuangan MA
-
KY Terus Dorong Kesejahteraan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Kesejahteraan hakim menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi integritas dan independensi hakim. Oleh karenanya, negara wajib menjamin dan mengakui hakim sebagai pejabat negara dan memenuhi hak dan fasilitasnya, termasuk kewajibannya. “Negara harus menjamin dan mengakui hakim sebagai pejabat negara. Di sisi lain, negara memang sudah mulai