Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas hakim sangat besar, sementara sumber daya yang tersedia baik di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY) masih sangat terbatas. Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Astriyani berpendapat bahwa ada fragmentasi kelembagaan dalam melaksanakan inisiatif penguatan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar webinar "Peningkatan Kapasitas Hakim: Perbandingan Indonesia-Italia dan Negara-Negara Lain", Selasa (27/5/2025) yang disiarkan melalui Youtube KY.  Webinar ini menghadirkan Anggota KY Sukma Violetta dan dua praktisi hukum lainnya, yaitu pengacara Italia Jacopo Cappuccio dan Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pencegahan melalui peningkatan kapasitas hakim. KY melaksanakan tiga jenis pelatihan, yaitu pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pelatihan tematik berdimensi KEPPH, dan pelatihan peningkatan profesionalisme hakim. "KY memberikan pelatihan KEPPH untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan komitmen terhadap KEPPH.

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas hakim terkait isu perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Hal ini sebagai upaya agar hakim dapat mengimplementasikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hak-hak PBH dapat terpenuhi. Setelah menggelar

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar pelatihan pertama di tahun 2025 bertema Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Senin s.d. Rabu, 24 s.d. 26 Februari 2025 secara daring. Pelatihan dilakukan di tengah efisiensi anggaran yang ditetapkannya berdasarkan Instruksi Presiden

Bekasi (Komisi Yudisial) - Banyaknya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak berbanding lurus dengan upaya penegakan hukumnya. Berdasarkan laporan polisi, sejak tahun 2015-2019 tercatat sebanyak 554 laporan dengan jumlah tersangka 757 orang. Namun, hanya 413 yang dibawa Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan di pengadilan, sedangkan sebanyak 140 laporan

Semarang (Komisi Yudisial) – Hakim diharuskan memahami soal etika berkomunikasi saat memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Prinsip-prinsip yang harus diterapkan antara lain: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. "Hakim harus mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak

Semarang (Komisi Yudisial) - Hakim Agung Nani Indrawati menekankan pentingnya seorang hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Selain itu, hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara,

Semarang (Komisi Yudisial) - Kesetaraan gender menjadi hal penting dalam penegakan hukum dan peradilan. Memastikan kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan akan memengaruhi pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender diperlukan di setiap rancangan program pemerintah, terutama dalam reformasi peradilan. “Memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan

Semarang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menekankan adanya jaminan hukum yang melindungi perempuan, baik di dalam Konstitusi dan berbagai undang-undang. Namun, pada kenyataannya kesetaraan perempuan di depan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.  Perempuan masih seringkali menghadapi rintangan-rintangan dalam meraih pemenuhan haknya. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan