Berita

Mataram (Komisi Yudisial) - Integritas dan etika menjadi fondasi penting bagi calon penegak hukum dalam mewujudkan keadilan. Karena itu, penanaman nilai-nilai tersebut perlu dimulai sejak bangku kuliah, melalui kebiasaan akademik yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan menegaskan bahwa penguasaan ilmu hukum

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan Mahkamah Agung (MA) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengawasan peradilan yang efektif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Salah satu upaya KY dalam mewujudkan pengawasan peradilan yang efektif adalah melalui kolaborasi antarlembaga.  Anggota KY sekaligus Ketua Bidang

Palembang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendorong masyarakat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara jelas, terukur, dan didukung bukti yang relevan. Laporan harus berfokus pada perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan sekadar ketidakpuasan terhadap putusan atau pertimbangan hukum. Hal tersebut disampaikan Anggota

Banda Aceh (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi perilaku hakim dengan memahami tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Penerimaan Laporan Masyarakat di Banda Aceh. Kepala Subbagian Administrasi Penghubung Ardhian Sumadhija mengatakan, partisipasi masyarakat menjadi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor), Senin (5/10/2026) di Ruang Pers KY, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai tugas dan kewenangan KY, khususnya dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan seleksi calon

Medan (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) sekaligus Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Abhan mendorong Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara (Sumut) untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan persidangan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Penghubung KY Sumut, Rabu (30/9/2026), di Medan. Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Abhan untuk

Makassar (Komisi Yudisial) – Penguatan Komisi Yudisial (KY) bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan ikhtiar menjaga amanah keadilan dan martabat hukum. Penguatan tersebut menjadi langkah penting untuk menghadirkan kemaslahatan sekaligus mencegah kemudaratan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan dalam Diskusi Publik bertema

Makassar (Komisi Yudisial) – Etika berperan penting dalam menjaga independensi dan integritas hakim. Ketaatan terhadap kode etik memastikan hakim menjalankan tugas secara mandiri, tidak memihak, serta terbebas dari intervensi dan konflik kepentingan. Dengan demikian, penegakan etika menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, independen, dan berkeadilan. “KY tidak hanya mengawasi

Makassar (Komisi Yudisial) - Kehadiran Komisi Yudisial (KY) adalah sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman agar terwujudnya independensi dan akuntabilitas peradilan. Hal itu terwujud melalui fungsi pengawasan dan penegakan etika hakim. "KY harus menjadi penyempurna kekuasaan kehakiman. Tidak akan mungkin ada kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka, tanpa adanya KY sebagai penyelenggara dan

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) terus mendorong penguatan kewenangan dan kelembagaan sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, berintegritas, dan berkeadilan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Diskusi Publik bertema “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan” di Makassar, Sulawesi