Berita
-
KY Gelar Halal Bihalal 1447H Perkuat Kebersamaan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar Halalbihalal 1447 H, Selasa (31/3/2026) di Lapangan KY, Jakarta. Agenda ini sebagai momentum mempererat silaturahmi antarpimpinan dan seluruh pegawai. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dalam sambutannya menekankan bahwa halalbihalal bukan sekadar tradisi, tetapi juga merupakan refleksi nilai kebersamaan. “Hari kemenangan ini menuju sikap
-
KY Gelar Media Briefing dan Buka Bersama Media
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar kegiatan Media Briefing dan Buka Bersama media, Kamis (12/03/2026) di Jakarta. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyatakan, media adalah sahabat KY dalam rangka menyebarluaskan informasi dan bagian dari penegakan demokrasi. Oleh karena itu, KY berharap media dapat memantau realisasi kinerja KY dan
-
Integritas Hakim Masih Menjadi Tantangan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Integritas hakim masih menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan Indonesia. Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan aparat pengadilan menunjukkan kerentanan integritas lembaga peradilan. Anggota Komisi Yudisial (KY) Abhan berpendapat, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem manajemen hakim yang belum sepenuhnya memadai, termasuk terkait kesejahteraan
-
KY Gelar Buka Puasa dan Santunan Bersama Anak Panti Asuhan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada ratusan anak penghuni panti asuhan pada Rabu (11/3/2026) di Gedung KY, Jakarta. Kegiatan bertema "Integrity in Charity" ini menjadi bagian dari agenda berbagi dan kepedulian sosial para pegawai KY selama bulan Ramadan. Ketua KY Abdul Chair
-
KUHAP Baru Mengakomodir Restorative Justice
Jakarta (Komis Yudisial) - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakomodir upaya restorative justice. Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson menjelaskan kebaharuan dari proses perjalanan seseorang menjadi terpidana, mulai dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca adjudikasi
-
Pemahaman terhadap KUHAP Baru Mendukung Pelaksanaan Tugas KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum nasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KY Arie Sudihar menekankan bahwa pemahaman terhadap KUHAP baru akan mendukung setiap tugas yang diemban KY, baik dalam pengawasan ataupun seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad
-
Jelaskan soal Pemantauan Sidang, Wakil Ketua KY Sambangi PT Kaltim
Samarinda (Komisi Yudisial) - Pemantauan persidangan menjadi salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) sebagai upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Wakil Ketua KY Desmihardi menegaskan bahwa pemantauan bukan untuk mengintervensi hakim dalam memutus perkara, tetapi untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara dan KEPPH. "KY
-
KY Diatur Konstitusi, Tetapi Wewenang Terbatas
Depok (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Abhan membandingkan KY dengan lembaga pengawas lain. Meski kedudukan KY diatur dalam konstitusi, tetapi lembaga pengawas lain yang diatur di luar konstitusi justru lebih kuat wewenangnya. Abhan memberi contoh pada Badan Pengawas Pemilu, MKD DPR RI, dan Komisi Yudisial yang putusannya mengikat dan
-
KY Akan Tingkatkan Fungsi Pencegahan
Depok (Komisi Yudisial) – Fungsi penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) lebih popular dan banyak disorot media ketimbang fungsi pencegahan oleh Komisi Yudisial (KY). Anggota Komisi Yudisial (KY) Setyawan Hartono mempertegas komitmen KY untuk meningkatkan fungsi pencegahan. “Karena KY terlihat hanya menjalankan fungsi penegakan represif terhadap kode etik hakim,
-
Perubahan Status Penghubung KY menjadi Perwakilan KY Diupayakan Melalui Revisi UU KY
Depok (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Desmihardi mengungkapkan adanya upaya perubahan status Penghubung KY menjadi Perwakilan KY sebagai salah satu penguatan kelembagaan. Hal itu diupayakan melalui revisi Undang-Undang (UU) KY. "Kami sudah sampaikan secara informal ke Komisi III DPR yang memiliki kesepakatan tentang penguatan KY. Salah satunya status
English
Bahasa