Berita
-
KY Jelaskan Peran dan Kewenangan Penghubung KY kepada Senat Mahasiswa Undip
Jakarta (Komisi Yudisial) – Puluhan perwakilan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) melakukan studi ke Komisi Yudisial (KY) untuk mengenal wewenang dan tugas KY, Kamis (12/11/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Dalam audiensi tersebut, KY memperkenalkan kedudukan, tugas, dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung
-
Mahasiswa FH UMP Diskusi Soal Pengawasan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Rabu (11/11/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai kedudukan dan fungsi KY dalam peradilan di Indonesia. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in memaparkan materi mengenai hubungan kelembagaan
-
KY Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dalam Uji Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menegaskan komitmennya dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Wakil Ketua KY Desmihardi menjelaskan bahwa semangat pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KY tidak hanya berorientasi pada pemenuhan layanan informasi publik, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat. “Lebih dari sekadar memenuhi
-
KY Tegaskan Perlindungan Hakim Bukan Berarti Kebal Hukum
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa advokasi hakim bertujuan melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugas peradilan, bukan membela kepentingan pribadi ataupun memberikan kekebalan hukum. Hakim tetap harus bertanggung jawab apabila melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penegasan tersebut disampaikan Anggota KY selaku Ketua
-
KY-Polri Perkuat Sinergi Pengawasan dan Perlindungan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kerja sama dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pengawasan, serta perlindungan hakim. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta,
-
KY Terima Audiensi Mahasiswa FH UPS Tegal, Kupas Transparansi Seleksi Calon Hakim Agung
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Senin (2/11/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Dalam kunjungan itu, mahasiswa mempelajari wewenang dan tugas KY, yaitu seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), penanganan dugaan pelanggaran Kode
-
KY Ajak Mahasiswa UIN Walisongo Aktif Pantau Perilaku Hakim
Semarang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengajak mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang terlibat aktif dalam pemantauan perilaku hakim, baik di ruang sidang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi mahasiswa dinilai penting untuk memperluas pengawasan publik sekaligus mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku
-
Independensi Hakim Harus Diimbangi Akuntabilitas dan Pengawasan Etik
Palembang (Komisi Yudisial) - Independensi hakim harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan pengawasan etik. Keseimbangan hal-hal itu menjadi kunci untuk membangun peradilan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menegaskan, pengawasan etik diperlukan agar kekuasaan kehakiman berjalan disertasi akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan KY juga
-
UU Kekuasaan Kehakiman Perlu Ditata Ulang melalui Omnibus Law
Palembang (Komisi Yudisial) - Penataan ulang undang-undang (UU) di bidang kekuasaan kehakiman melalui metode omnibus law diperlukan untuk memperkuat pengawasan etik hakim dan menyelaraskan regulasi peradilan. Komisi Yudisial (KY) perlu ditempatkan sebagai pengawas etik yang berperan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini disebabkan adanya permasalahan dualisme pengawasan hakim,
-
Etika Fondasi Penegakan Hukum
Palembang (Komisi Yudisial) – Etika menjadi fondasi penting dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang etika dan integritas. Ibarat kapal yang mengapung di samudera luas, hukum membutuhkan etika sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan saat
English
Bahasa