Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) sering dianggap lemah, tidak seksi, dan tidak sekuat lembaga lain terutama jika dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung (Kejagung) yang bisa melakukan berbagai upaya paksa. Menurut Anggota KY Binziad Kadafi, perbandingan semacam itu tidak tepat. Sebab jika dilihat dari sudut

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menekankan pentingnya memiliki motivasi dalam bekerja kepada 135 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KY, Senin (02/06/2025), di Auditorium KY, Jakarta. Ia mengingatkan bahwa motivasi ini dapat menjadikan hidup lebih semangat.  Amzulian berbagi cerita, salah satu motivasi terbesarnya berasal dari orang

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebanyak 135 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai menjalani orientasi pegawai  Komisi Yudisial (KY) sejak Senin s.d. Jumat, 2 s.d. 13 Juni 2025 di Gedung KY, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter CPNS yang berkualitas dan berintegritas. Dalam pembukaan orientasi, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan

Indralaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Universitas Sriwijaya (Unsri) melakukan pembaruan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), Jumat (23/05/2025) di Ruang Rapat Lantai 2 Rektorat Unsri, Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.  Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua KY Amzulian Rifai dan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah peraturan bersama antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai panduan moral dan perilaku bagi hakim dalam menjalankan tugas profesi, di dalam maupun di luar kedinasan.  "Jabatan hakim terikat kode etik yang sifatnya melekat 24 jam. Jika melihat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan para hakim menjadi sorotan publik. Integritas profesi hakim dipengaruhi banyak hal, seperti politik, kultur, sosial masyarakat, dan lain-lain. Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan hakim, salah satunya disebabkan karena ketiadaan budaya malu.  Mukti sering

Jakarta (Komisi Yudisial) – Proses seleksi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025 terus dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Para calon akan menjalani serangkaian tahapan, yaitu administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian hingga wawancara. "Namun, saat hasil seleksi administrasi diumumkan, publik

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali meraih penghargaan predikat Sangat Memuaskan (AA) pada klaster lembaga nonkementerian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Gedung ANRI, Jakarta, Kamis (22/5/2025).  Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dan Kepala ANRI Mego Pinandito. Berdasarkan nilai

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota KY Masa Jabatan 2025 s.d. 2030 di Gedung KY, Jakarta, pada Selasa (20/05/2025).  Usai pertemuan, Ketua Pansel KY Dhahana Putra mengatakan Pansel KY akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga termasuk masyarakat sipil dalam menjaring masukan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Seleksi calon hakim agung dan calon ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) memasuki seleksi kualitas. KY memastikan  integritas dan kapasitas menjadi faktor utama dalam mencari sosok hakim agung dan hakim ad hoc di MA yang di ideal.  "KY diberikan amanat oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk mengusulkan