Berita
-
Sosok Hakim Agung Harus Penuhi Syarat Kapasitas, Integritas dan Kenegarawanan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Pendaftaran seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) masih berlangsung hingga 16 April 2026. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh calon. Hakim Agung Sutarjo menekankan seorang hakim agung harus mempunyai kapabilitas di bidang hukum dan kenegarawanan. Selain itu juga harus memiliki integritas
-
Para Calon Hakim Agung Diminta Persiapkan Karya Profesi Terbaik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Desmihardi menekankan kepada para calon hakim agung agar dapat mempersiapkan karya profesi terbaik sebagai salah satu berkas yang harus dipenuhi dalam seleksi calon hakim agung. Peserta diminta menyiapkan karya profesi berupa 1 putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 putusan tingkat banding bagi
-
KY Jaring Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di MA Jalur Non Karier
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan ad hoc di Mahkamah Agung (MA) untuk jalur nonkarier, Rabu (8/4/2026) secara daring. Tercatat hingga Rabu pagi, ada 143 pendaftar online calon hakim agung dan 152 pendaftar online calon hakim ad hoc di
-
KY PastikanSeleksi Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di MA Berjalan Transparan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali mencari hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) yang ideal. Pendaftaran dan penerimaan usulan dilakukan secara online sejak 26 Maret 2026 s.d. 16 April 2026. Anggota Komisi Yudisial (KY) Andi Muhammad Asrun mengajak publik untuk mengawal proses seleksi. KY menjamin
-
Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Hakim Agung Mendesak
Jakarta (Komisi Yudisial) - Kekurangan hakim agung menjadi isu krusial di Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA, jumlah maksimal hakim agung adalah 60 orang, sementara saat ini jumlah hakim agung hanya 47 orang. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan hakim agung dan ad hoc di MA
-
KY Gelar Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Tahun 2026
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026, Selasa s.d. Rabu (7 s.d.8 April 2026) secara daring. Sosialisasi hari pertama difokuskan untuk menjaring calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA jalur karier, dan
-
KY Kembali Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung, Hakim ad hoc Tipikor, dan Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2026
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan usulan/pendaftaran untuk calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) tahun 2026. Proses pendaftaran ini mulai dibuka sejak 26 Maret 2026 s.d. 16 April 2026. Anggota KY selaku Juru
-
Siapa Saja 16 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA yang Diajukan ke DPR? Berikut Daftarnya
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menetapkan secara resmi 13 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq
-
KY Loloskan 13 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM di MA ke DPR
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) telah menetapkan secara resmi 13 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Sabtu
-
CHA Wahyu Widodo: Perbedaan Pemahaman Regulasi Sebabkan DJP Sering Kalah di Pengadilan Pajak
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak terakhir yang diwawancara adalah Kepala Subdirektorat Penyidikan Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Wahyu Widodo, Sabtu (9/8/2025) di Auditorium KY, Jakarta. Calon ditanyakan kecenderungan DJP yang sering kalah dalam sidang di pengadilan pajak. "Secara total, DJP menang sekitar 40
English
Bahasa