Berita

Tangerang (Komisi Yudisial) - Persidangan kasus kejahatan kesusilaan digelar secara tertutup. Hal ini karena sidang kejahatan kesusilaan menyangkut hal-hal yang bersifat privasi, sensitif, dan tidak pantas diketahui oleh publik. Salah satu contoh persidangan tertutup adalah persidangan kasus dugaan pencabulan anak oleh pemilik yayasan berinisial S dan dua pengasuh panti asuhan berinisial

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) sudah dalam keadaan darurat, karena pelaku pidana terhadap perempuan telah melibatkan orang-orang yang seharusnya melindungi perempuan. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (KY) terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan terpenuhinya hak-hak PBH melalui tugas pemantauan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi kepada 25 orang hakim karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari s.d. April 2025. Usulan penjatuhan sanksi ini diputus dalam sidang pleno KY sebagai forum pengambilan keputusan apakah laporan masyarakat tersebut terbukti atau tidak terbukti melanggar

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima 401 laporan masyarakat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari s.d. April 2025. Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan sebesar 137 laporan bila dibandingkan Januari s.d. April 2024 sebesar 267 laporan dugaan pelanggaran KEPPH.  "KY menerima 401 laporan dan 362

Jakarta (Komisi Yudisial) – Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan tidak hormat Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang berinisial MS. "Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim, sebagaimana diatur

Solo (Komisi Yudisial) - Sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berlangsung terbuka di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (24/4/2025). Komisi Yudisial (KY) berinisiatif menurunkan tim pemantauan sebagai langkah pencegahan agar majelis hakim tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengungkap bahwa perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) sudah dalam keadaan darurat, karena pelaku pidana terhadap perempuan telah melibatkan orang-orang yang seharusnya melindungi perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021 ada 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan rincian 6.480

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memiliki peran dalam pemenuhan hak perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui pemantauan persidangan.  Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito menegaskan pentingnya sinergisitas antara

Bogor (Komisi Yudisial) - Pemantauan persidangan perkara Pilkada yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat. Pemantauan ini mengamati dan mengumpulkan data untuk menilai penerapan hukum acara, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta kondisi dan layanan pengadilan.  "Salah satu tujuan melakukan pemantauan adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan

Bogor (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mempunyai andil dalam pemenuhan hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) melalui tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Kode Etik dan Pedoman