Berita

Bekasi (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berkomitmen memperhatikan jaminan keamanan hakim dan persidangan melalui pemetaan penerapan sistem keamanan dan persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan Nomor 6 tahun 2020. Pemetaan telah dilaksanakan pada 15 Pengadilan Negeri (PN) dan 4 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai badan

Bekasi (Komisi Yudisial) - Keamanan persidangan menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Kejadian-kejadian yang mengganggu jalannya persidangan terjadi di banyak negara. Bahkan, di negara-negara maju sekalipun. Dalam memberikan perlindungan terhadap hakim, Komisi Yudisial (KY) melakukan pemetaan keamanan persidangan dan pengadilan, khususnya penanganan Pemilu 2024. "Pada tahun 2024, KY memfokuskan pemetaan dikaitkan

Surakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menegaskan pentingnya jaminan keamanan bagi hakim agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman. Anggota KY Binziad Kadafi menjelaskan bahwa jaminan keamanan ini menjadi prasyarat yang esensial dalam mewujudkan independensi peradilan. "Jaminan keamanan bagi hakim adalah prasyarat utama dalam menjaga integritas dan kewibawaan lembaga

Makassar (Komisi Yudisial) – Jaminan keamanan bagi hakim pada saat menjalankan tugas di ruang sidang maupun jaminan keamanan pada saat berada di luar pengadilan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian. Polri sudah mempunyai dasar pengamanan termasuk pada sidang pengadilan beserta tugas pengamanan. Hal itu diatur dalam Perkabaharkam Nomor 2 Tahun

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim dalam bentuk advokasi hakim. Namun, advokasi hakim ini berbeda dengan menjadi kuasa hukum terkait masalah pribadi hakim.   “Advokasi hakim tidak

Makassar (Komisi Yudisial) - Selama ini pengadilan agama (PA) mendapat anggaran yang lebih kecil dibandingkan pengadilan lain. Padahal dalam temuan Komisi Yudisial (KY), banyak peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) yang mengarah serius terjadi di perkara-perkara perceraian di PA. Hal ini menepis anggapan bahwa peningkatan keamanan lebih diperlukan di pengadilan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memiliki dua wewenang konstitusional, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Anggota KY Binziad Kadafi menjelaskan bahwa wewenang kedua KY diturunkan tidak hanya oleh UU KY, tetapi juga oleh UU di

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali melakukan observasi terhadap penerapan sistem keamanan persidangan pada pengadilan. Di tahun 2023, observasi dilakukan terhadap Pengadilan kelas IB dan Pengadilan Kelas II yang tersebar di 20 provinsi di mana Kantor Penghubung Komisi Yudisial dibentuk.  Anggota KY selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian

Denpasar (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan sinergisitas KY dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam rangka “Upaya Pencegahan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan” di wilayah Bali, Rabu (15/11/2023). Anggota KY Binziad Kadafi menyebutkan, salah satu tugas dan fungsi utama KY yang seringkali luput dari perhatian masyarakat, khususnya para

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) yang jarang mendapat perhatian publik, termasuk hakim, adalah advokasi hakim. KY bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Anggota KY Binziad Kadafi mengungkap bahwa