Berita

Pontianak (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) mengajak mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Tanjungpura (Untan) bersama-sama mengawal integritas hakim. Para mahasiswa ini dapat memantau persidangan yang menarik perhatian publik. Pasalnya, KY tidak bisa bekerja sendiri untuk mengawasi 200 hakim yang tersebar di seluruh Kalbar.  "Adik-adik dapat

Semarang (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Salah satu program yang dikolaborasikan adalah magang sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperkuat kompetensi dan pengalaman praktis mahasiswa di bidang hukum. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas

Pontianak (Komisi Yudisial) - Akademisi Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak Komisi Yudisial  (KY) segera mengusut tuntas kasus suap dan gratifikasi yang menjerat empat orang hakim, termasuk Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, karena diduga menerima suap perkara CPO senilai Rp 60 miliar. “Kita benar-benar sudah muak dan marah melihat tingkah laku para

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkap fakta terkait penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court (Coc). Berdasarkan survei advokasi hakim yang pernah dilakukan KY, dari 120 satuan kerja yang disurvei, sebanyak 59 persen responden mengaku pernah mengalami ancaman keamanan, seperti ancaman pembunuhan, guna-guna, dan santet. Sementara

Padang (Komisi Yudisial) - Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin menurun karena suap dan gratifikasi yang menjerat sejumlah hakim. Komisi Yudisial (KY) terus mengoptimalkan tugasnya dalam melakukan pemantauan persidangan dan pengawasan perilaku hakim sesuai prosedur yang berlaku. KY juga mengimbau agar seluruh aparat penegak hukum (APH) untuk menjaga integritas agar

Padang (Komisi Yudisial) - Kasus suap dan gratifikasi yang menjerat sejumlah hakim menarik perhatian publik. Peristiwa ini menjadi keprihatinan Komisi Yudisial (KY) karena mencoreng citra lembaga peradilan dan menurunkan kepercayaan publik. "Hal ini tentu sangat memprihatinkan untuk penegakan hukum di Indonesia. KY menyayangkan hal tersebut dilakukan oleh seorang hakim, sehingga tindakan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial menggelar rapat pleno untuk membahas kelulusan seleksi administarsi pada Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025. Sebanyak 161 orang CHA dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA dinyatakan lolos administrasi.  "Setelah melakukan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Halal Bihalal dan Pelepasan Purna Tugas PNS Sekretariat Jenderal KY yang merupakan mantan Kepala Biro Umum Supriatna. Acara ini dihadiri Pimpinan dan Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY, pejabat struktural dan fungsional, tenaga ahli, Penghubung KY dan pegawai KY lainnya, Selasa (15/04/2025) di

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah (Jateng) menerima kunjungan Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan membahas peluang kerja sama antarlembaga di bidang pendidikan, penelitian, serta penguatan integritas dan etika peradilan. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara FASYA UIN Gus Dur Pekalongan

Makassar (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima kunjungan perwakilan dosen Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial (FAHUMPEMSOS) Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo (UNUGO) Muhammad Rachmad, Kamis (10/04/2025) di Kantor Penghubung KY Sulsel, Makassar.  Menurut Muhammad Rachmad, kunjungan ini sebagai langkah awal dan koordinasi terkait program magang di Kantor