KY Evaluasi Hasil Uji Coba PERANTAU untuk Petakan Kesiapan Pengadilan
Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan saat evaluasi hasil uji coba Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU).di Ruang Center of Ethics Komisi Yudisial, Jumat (20/11/2026).

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memetakan kesiapan pengadilan dalam mendukung pemantauan persidangan melalui evaluasi hasil uji coba Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Model ini dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi KY dan pengadilan agar pemantauan berlangsung lebih tertib, efektif, dan terkoordinasi, dengan tetap menghormati tata tertib persidangan serta independensi hakim.

Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan menjelaskan, PERANTAU dikembangkan berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemantauan persidangan yang selama ini telah berjalan. Uji coba dilakukan untuk mengoptimalkan kolaborasi KY dan pengadilan melalui empat dimensi, yaitu kesiapan informasi, akses, komunikasi dan koordinasi, serta sarana pendukung.

“Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat kondisi awal, perubahan setelah sosialisasi, dan dukungan yang tersedia saat pemantauan,” ungkap Abhan di Ruang Center of Ethics Komisi Yudisial, Jumat (20/11/2026).

Kesiapan informasi mencakup kejelasan jadwal, ruang, agenda, dan perubahan persidangan. Kesiapan akses meliputi mekanisme masuk, identifikasi petugas, serta posisi observasi. Sementara itu, dimensi komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan kesamaan pemahaman serta kejelasan jalur komunikasi. Adapun sarana pendukung mencakup ketersediaan fasilitas minimum agar pemantauan dapat berlangsung efektif.

Di hadapan perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun), serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), Abhan memaparkan tahapan pelaksanaan PERANTAU yang diawali dengan sosialisasi dan edukasi, kemudian dilanjutkan dengan uji coba melalui observasi terhadap dukungan pengadilan.

Pada tahap awal dilakukan komunikasi, edukasi, serta membangun pemahaman mengenai tujuan dan batas kewenangan KY. Kemudian akan dilakukan uji coba melakukan observasi untuk mengukur kesiapan pengadilan berdasarkan empat dimensi tersebut.

“Hasil pemantauan dan dokumentasi juga dapat menjadi bahan pembanding atau _second opinion_ ketika KY menerima laporan masyarakat yang hanya memuat potongan kejadian atau bukti yang belum utuh,” jelas Abhan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim KY Ariefa Nursyamsiah menyampaikan, hasil observasi menunjukkan bahwa dukungan dan fasilitasi pemantauan secara umum mulai terbentuk. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat kesiapan antarpengadilan serta sejumlah aspek yang memerlukan konfirmasi dan penguatan koordinasi.

Pada tingkat kesiapan tertinggi, petugas pemantau telah memperoleh dukungan secara sistematis sehingga tidak perlu berulang kali meminta atau mencari informasi dan fasilitas di lokasi.

“Hasil pengukuran terhadap PERANTAU ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar dukungan yang telah tersedia dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten,” ujar Ariefa.

Hasil uji coba tersebut selanjutnya menjadi dasar penyempurnaan model PERANTAU, antara lain melalui penyusunan _standar operasional prosedur_ (SOP), penguatan koordinasi prapemantauan, sosialisasi kepada unsur pengadilan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

KY juga merencanakan perluasan penerapan PERANTAU secara bertahap, dengan target penguatan di provinsi yang memiliki Penghubung KY pada 2027. Melalui langkah ini, KY berharap kolaborasi dengan pengadilan semakin kuat sehingga pemantauan perilaku hakim dapat berlangsung secara profesional dan proporsional tanpa mengganggu proses persidangan. (KY/Adnan/Festy)


Berita Terkait