Penguatan Fungsi Pengawasan Hakim Kunci Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Ketua KY Abdul Chair Ramdhan dalam kuliah umum bertema “Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman guna Mewujudkan Judicial Independence dalam Rangka Good Governance” di Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM), Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).

Samarinda (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menegaskan pentingnya memperkuat posisi dan peran KY sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman guna memastikan terwujudnya peradilan yang independen, berintegritas, dan akuntabel. Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan KY harus memiliki landasan teoretis dan filosofis yang kokoh sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Hal tersebut disampaikan dalam kuliah umum bertema “Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman guna Mewujudkan Judicial Independence dalam Rangka Good Governance” di Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM), Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).

Dalam pemaparannya, Abdul Chair menjelaskan bahwa KY memiliki ranah kewenangan yang berbeda dengan lembaga peradilan. KY tidak memeriksa penerapan pasal maupun substansi putusan hakim. Sebaliknya, KY berwenang memeriksa aspek kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ia menambahkan, penguatan etika menjadi bagian penting dalam membangun aturan hukum. Menurutnya, KY dibentuk untuk memastikan pengawasan terhadap perilaku hakim berjalan optimal sehingga mampu mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

“Dalam rangka menumbuhkan aturan hukum, perlu ditumbuhkan etika. KY dibentuk untuk memastikan pengawasan hakim. KY merupakan satu kesatuan dengan kekuasaan kehakiman. Pengawasan yang optimal dapat menumbuhkan integritas dan akuntabilitas demi tata kelola pemerintahan yang baik. Kami ingin mempertegas posisi KY dalam basis teoretis dan konsep negara hukum sebagai lembaga negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Dekan Fakultas Hukum UWGM Jaidun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kuliah umum tersebut. Ia berharap kewenangan KY dapat diperkuat melalui Revisi Undang-Undang KY agar lembaga ini semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Jaidun, penguatan kewenangan KY, termasuk dukungan instrumen pengawasan yang memadai, diperlukan untuk mendukung terwujudnya independensi peradilan. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menjaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Sementara itu, Wakil Rektor III UWGM Suyanto menyampaikan bahwa independensi peradilan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Ia berharap kuliah umum ini dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai penegakan hukum serta mendorong lahirnya hakim yang berintegritas dan hukum yang berkeadilan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mewujudkan peradilan yang independen, hakim yang berintegritas, dan hukum yang berkeadilan. Hukum harus memberikan keadilan bagi semua, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Suyanto.

Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan penegakan hukum. Karena itu, mahasiswa diharapkan terus memperluas wawasan dan mengambil bagian dalam memperjuangkan keadilan. (KY/PKY Kaltim/Festy)


Berita Terkait