KY Jelaskan Batas Ranah Etik dan Teknis Yudisial kepada DPARMUD
Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan Duta Parlemen Muda Indonesia (DPARMUD) di Auditorium KY, Jakarta, Rabu (12/11/2026).

Jakarta (Komisi Yudisial) — Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan Duta Parlemen Muda Indonesia (DPARMUD) di Auditorium KY, Jakarta, Rabu (12/11/2026). Kunjungan tersebut diisi dengan diskusi mengenai kewenangan KY dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, khususnya terkait batas antara ranah etik dan teknis yudisial.

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma’in menjelaskan, pengawasan KY terhadap perilaku hakim di dalam maupun di luar persidangan. Ia mencontohkan penanganan laporan terkait perkara yang menghasilkan putusan bebas. Dalam kondisi demikian, KY tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan, tetapi dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme penegakan kode etik hakim apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik.

“Kalau terkait teknis yudisial, KY tidak masuk di situ. KY itu terkait dengan etiknya,” ujar Jumain.

Lebih lanjut, Juma’in menjelaskan batas antara pelanggaran etik dan persoalan teknis yudisial terkadang tidak selalu mudah dibedakan. 

Lebih lanjut, untuk dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat berat, maka dapat dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri atas empat orang unsur KY dan tiga orang unsur MA. Forum ini menjadi mekanisme pemeriksaan sekaligus memberikan kesempatan kepada hakim terlapor untuk menyampaikan pembelaan. (KY/Feyza/Festy)


Berita Terkait