Surabaya (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Timur (Jatim) menggandeng mahasiswa magang dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ponorogo serta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya menggelar webinar hukum bertema “Bedah Mekanisme Pengawasan Etik Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur”. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti sekitar 70 peserta dari kalangan masyarakat, mahasiswa, dan akademisi. Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan etik hakim, mulai dari penyampaian laporan dugaan pelanggaran hingga proses penjatuhan sanksi.

Koordinator Penghubung KY Jawa Timur Dizar Al Farizi menjelaskan, kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti hakim terbebas dari pertanggungjawaban etik. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan hakim senantiasa menjaga integritas dan mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Dizar juga memaparkan tahapan penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, investigasi, rapat konsultasi dan pleno, hingga pengusulan sanksi. Ia turut menjelaskan mekanisme tindak lanjut yang melibatkan KY, Mahkamah Agung, serta Majelis Kehormatan Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ia menekankan bahwa pengawasan KY berfokus pada aspek etik dan perilaku hakim, bukan pada substansi putusan pengadilan. 

"KY tidak berwenang membatalkan, mengubah, atau mengganti putusan majelis hakim,” tegas Dizar.

Lebih lanjut, Dizar mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kelengkapan informasi dan bukti ketika menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik hakim. Laporan yang baik setidaknya memuat identitas pelapor, nomor perkara, kronologi kejadian, serta bukti-bukti yang relevan.

Ia menjelaskan bahwa setiap laporan masyarakat terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan penelaahan untuk menentukan kesesuaian dengan kewenangan KY serta kelayakannya untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, tidak semua laporan secara otomatis berlanjut ke tahap pemeriksaan lanjutan maupun penjatuhan sanksi.

Dizar juga menegaskan bahwa KY tidak dapat menjanjikan hasil tertentu sebelum seluruh tahapan penanganan laporan diselesaikan. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan perilaku hakim yang tidak sesuai dengan KEPPH melalui mekanisme yang berlaku.

Dalam pemaparannya, Dosen Fakultas Syariah UIN Ponorogo Nahrowi menjelaskan pentingnya pengawasan terhadap hakim sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Ia menegaskan bahwa KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan memiliki mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” pungkas Nahrowi. (KY/PKY Jatim/Festy)