Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa advokasi hakim bertujuan melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugas peradilan, bukan membela kepentingan pribadi ataupun memberikan kekebalan hukum. Hakim tetap harus bertanggung jawab apabila melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota KY selaku Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KY F. Willem Saija dalam Podcast Ditjen Badilum (PODIUM), Senin (9/11/2026), di Studio PODIUM, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Jakarta.

Willem menjelaskan, hakim dalam menjalankan tugasnya kerap menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tekanan politik, para pihak yang berperkara, opini publik, hingga intimidasi dan dugaan upaya kriminalisasi. Karena itu, advokasi menjadi salah satu fungsi penting KY untuk memastikan hakim dapat menjalankan tugas secara independen tanpa gangguan atau ancaman.

Lanjut Willem, selama ini sebagian hakim masih memandang KY sebatas lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan penjatuhan sanksi. Padahal, KY juga memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang KY.

Pelaksanaan fungsi tersebut mengacu pada Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Willem menegaskan, advokasi KY berbeda dengan pendampingan oleh kuasa hukum karena perlindungan yang diberikan terbatas pada kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan jabatannya.

“Perlindungan ini tidak boleh menjadikan hakim itu kebal terhadap hukum. Hakim dilindungi semata-mata untuk menjaga kehormatan, martabat, dan keluhuran. Tapi di lain sisi hakim juga tetap harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran etik,” tegas Willem.

Dalam upaya mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH), KY melakukan pemantauan terhadap potensi gangguan melalui Penghubung KY di daerah. KY juga berkoordinasi dengan pimpinan pengadilan dan aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan terhadap pelaksanaan tugas peradilan.

Willem mengimbau hakim agar tidak ragu menghubungi KY apabila menemukan indikasi gangguan atau intimidasi dalam penanganan perkara, terutama perkara yang menarik perhatian publik. Ia juga mengingatkan ketua majelis hakim untuk memahami protokol persidangan serta memimpin jalannya sidang dengan bahasa yang santun guna menjaga suasana persidangan tetap aman dan kondusif.

Selain melalui pemantauan dan koordinasi, KY mengedepankan langkah preventif dengan menggelar diskusi publik, edukasi, serta Klinik Etik bersama perguruan tinggi. Namun, keterbatasan anggaran dan serangan terhadap hakim di ruang digital masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan advokasi. (KY/Feyza/Festy)