KY Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dalam Uji Publik
Wakil Ketua KY Desmihardi dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menegaskan komitmennya dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Wakil Ketua KY Desmihardi menjelaskan bahwa semangat pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KY tidak hanya berorientasi pada pemenuhan layanan informasi publik, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat.

“Lebih dari sekadar memenuhi hak publik, keterbukaan informasi merupakan instrumen strategis untuk membangun akuntabilitas kelembagaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan KY,” ungkap Desmihardi dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2026, KY telah menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi publik. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran PPID serta penguatan jejaring Penghubung KY di daerah.

Selain itu, PPID KY juga mengoptimalkan kanal informasi dan komunikasi digital dengan memperluas akses masyarakat melalui berbagai platform, antara lain situs web resmi KY, media sosial, WhatsApp Official, dan aplikasi KY Mobile.

Desmihardi menambahkan, strategi keterbukaan informasi KY juga mencakup penguatan transparansi melalui pengelolaan komunikasi publik yang terintegrasi, penyelenggaraan layanan informasi publik yang inklusif, setara, dan berkeadilan, serta pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi.

Menutup paparannya, Desmihardi menegaskan bahwa KY berkomitmen untuk senantiasa menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap informasi yang diminta akan kami layani sepanjang termasuk dalam kategori informasi terbuka, kecuali informasi yang berkaitan dengan penanganan etik hakim yang tentunya bersifat rahasia,” tutup Desmihardi. (KY/Halimatu/Festy)


Berita Terkait