Manado (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi, Abhan, menyosialisasikan rintisan model Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) di Pengadilan Militer V-19 dan Pengadilan Tinggi yang berada di kawasan Pengadilan Terpadu Manado, Sulawesi Utara, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Abhan di Manado.

“Melalui rintisan ini, KY berharap pelaksanaan mandat pemantauan perilaku hakim dapat berjalan secara profesional dan terencana, sementara pengadilan tetap dapat menjaga tata tertib, kelancaran persidangan, kewenangan kelembagaan, serta independensi hakim,” ungkap Abhan.

Abhan menjelaskan, PERANTAU merupakan model konseptual dan operasional untuk membangun kesiapan pelaksanaan pemantauan perilaku hakim secara lebih sistematis. Melalui model ini, KY ingin memastikan kebutuhan pemantauan dapat dipersiapkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumentasi.

Dalam rintisan PERANTAU, KY menegaskan bahwa penguatan kesiapan operasional pemantauan bukan dimaksudkan untuk mencampuri teknis yudisial, memengaruhi jalannya pemeriksaan perkara, ataupun memberikan akses tanpa batas kepada petugas pemantau.

Sebaliknya, pemantauan memerlukan kejelasan tujuan dan dasar penugasan, pembagian peran serta batas kewenangan masing-masing pihak, tata cara komunikasi, dan penyesuaian yang proporsional dengan kondisi nyata di pengadilan.

Pelaksanaan PERANTAU berpedoman pada prinsip legalitas, objektivitas, proporsionalitas, kolaborasi, kejelasan peran dan kewenangan, serta adaptivitas terhadap kondisi masing-masing pengadilan. Prinsip nonintervensi menjadi landasan penting agar kegiatan pemantauan tetap menghormati independensi hakim dan tidak mengganggu proses peradilan.

Untuk mendukung hal tersebut, PERANTAU memetakan empat dimensi kesiapan operasional, yakni kesiapan informasi, akses, komunikasi dan koordinasi, serta sarana pendukung. Keempat dimensi tersebut diarahkan untuk mewujudkan proses pemantauan yang lebih tertib, terencana, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing pengadilan.

“Melalui rintisan ini, KY berharap pelaksanaan mandat pemantauan perilaku hakim dapat berjalan secara profesional dan terencana, sementara pengadilan tetap dapat menjaga tata tertib, kelancaran persidangan, kewenangan kelembagaan, serta independensi hakim,” ungkap Abhan.

Dalam kunjungan dan silaturahmi tersebut, KY juga berdialog dengan pimpinan dan hakim pengadilan untuk membahas kebutuhan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan. Selain itu, KY menghimpun masukan dari pihak pengadilan sebagai bahan validasi dan penyempurnaan desain inovasi PERANTAU secara bertahap. (KY/Eka Putra/Festy)