Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima  puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Rabu (11/11/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai kedudukan dan fungsi KY dalam peradilan di Indonesia.

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in memaparkan materi mengenai hubungan kelembagaan antara KY dan Mahkamah Agung (MA), khususnya terkait tantangan dualisme pengawasan yang memengaruhi efektivitas penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di bawahnya, baik yang mencakup teknis peradilan, tingkah laku hakim, maupun pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, dengan ketentuan bahwa pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Lanjut Juma'in, sementara dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

"KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tingkah laku itu sebagai tindakan kasatmata yang dapat diamati secara langsung, sedangkan perilaku memiliki batasan yang jauh lebih luas karena mencakup aspek emosional dan perasaan," jelas Juma'in.

Lebih jauh, Jumain mengungkapkan bahwa KY saat ini terus mendorong revisi Undang-Undang KY guna memperjelas batasan yang sering kali memicu perdebatan apakah suatu pelanggaran masuk ranah etik atau teknis yudisial. 

"Selama ini, ketidakjelasan batasan kerap dijadikan alasan oleh MA untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi sanksi dari KY dengan dalih berada dalam ranah teknis yudisial," urai Juma'in.

Untuk mengatasi persoalan itu, KY telah menyusun peta jalan penguatan kewenangan. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah perluasan cakupan pengawasan agar KY dapat mengawasi seluruh hakim di Indonesia, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini berada di luar wewenang pengawasan KY. Selain itu, KY juga mendorong agar rekomendasi sanksi yang disampaikan kepada MA dalam RUU mendatang bersifat final dan mengikat sehingga dapat langsung dilaksanakan. (KY/Irene/Festy)