Jakarta (Komisi Yudisial) – Puluhan perwakilan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) melakukan studi ke Komisi Yudisial (KY) untuk mengenal wewenang dan tugas KY, Kamis (12/11/2026) di Auditorium KY, Jakarta. Dalam audiensi tersebut, KY memperkenalkan kedudukan, tugas, dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma’in menekankan pentingnya keterlibatan publik, termasuk mahasiswa dalam mengawal integritas hakim dan mewujudkan peradilan yang bersih.

"Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung tugas Komisi Yudisial. Tidak hanya memahami fungsi dan kewenangan KY, mahasiswa juga diharapkan turut menjadi bagian dari masyarakat yang kritis dan peduli terhadap integritas peradilan. Pengawasan terhadap perilaku hakim bukan semata-mata tugas KY, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik," ungkap Juma'in.

Selain itu juga dijelaskan mekanisme peran Penghubung KY di daerah. Saat ini, terdapat 20 kantor Penghubung KY yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Terkait pengawasan hakim, Juma’in menegaskan bahwa Penghubung KY tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri maupun mengeluarkan rekomendasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penghubung KY bertugas menerima laporan terkait dugaan pelanggaran KEPPH di daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada KY pusat di Jakarta. Sementara itu, proses verifikasi, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan tetap menjadi kewenangan KY pusat.

“Penghubung KY bertugas membantu KY, sehingga tidak berwenang mengeluarkan putusan. Tugas lain, terkait pemantauan persidangan, Penghubung KY membantu melakukan pemantauan. Selain itu juga melakukan penelusuran rekam jejak hakim dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran perilaku hakim,” jelas Juma’in.

Juma’in mencontohkan, apabila terdapat pemeriksaan saksi atau hakim terlapor di wilayah Jawa Tengah, proses pemeriksaan tetap dilaksanakan oleh tim pemeriksa KY pusat. Dalam pelaksanaannya, PKY Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang membantu kelancaran proses pemeriksaan di lapangan.

“Penghubung KY tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan saksi secara mandiri maupun membuat putusan,” pungkas Juma’in. (KY/Irene/Festy)