Ambon (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Maluku melakukan pemantauan persidangan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Kamis (5/11/2026). Agenda persidangan tersebut adalah pemeriksaan terdakwa.

Koordinator Penghubung KY Maluku Amirudin Latuconsina menjelaskan, perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan keterlibatan 13 anggota Polda Maluku yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus kepemilikan dan peredaran narkotika golongan I. 

Keterlibatan sejumlah anggota kepolisian tersebut terungkap berdasarkan keterangan terdakwa saat pemeriksaan. Informasi itu kemudian menjadi pintu masuk bagi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku untuk menelusuri dugaan jaringan peredaran sabu dalam skala besar. Dari sejumlah nama anggota Polda Maluku yang diungkap, salah satunya diketahui pernah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku dalam kasus narkotika.

Koordinator Penghubung KY Maluku Amirudin Latuconsina mengatakan, kehadiran KY dalam persidangan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Melalui pemantauan tersebut, KY ingin memastikan hakim menjalankan persidangan secara adil, jujur, mandiri, dan profesional.

“Pemantauan ini merupakan inisiatif Penghubung KY Maluku karena perkara tersebut melibatkan aparatur negara dan menyita perhatian publik. Hal ini mendorong kami untuk hadir langsung guna memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa intervensi yang dapat memengaruhi independensi dan integritas hakim,” tutur Amirudin.

Pemantauan persidangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang KY sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses persidangan berlangsung secara independen serta menjaga perilaku hakim agar senantiasa sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). (KY/PKY Maluku/Festy)