Berita
-
Pemantaun Persidangan Perkara Pemilu 2024: Hakim Terapkan KEPPH
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial (KY), KY merilis hasil pemantauan persidangan perkara tindak pidana Pemilu 2024. KY telah melakukan 74 pemantauan persidangan yang tersebar di 23 provinsi pada 52 Pengadilan Negeri terhadap 156 hakim. Dalam program prioritas nasional ini, KY tidak menemukan adanya pelanggaran Kode
-
KY Beri Perhatian Kasus Guru Honorer Supriyani
Kendari (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memberikan perhatian khusus dalam sidang kasus guru honorer Guru Honorer di Negeri 4 Baito, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) bernama Supriyani yang diduga memukul siswanya berinisial D yang hingga saat ini masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Sebagai
-
Momen Sumpah Pemuda, Penghubung KY Sultra Gelar Diskusi dengan Pengurus BEM
Kendari (Komisi Yudisial) - Sebagai perayaan Hari Sumpah Pemuda, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar diskusi publik dengan para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa kampus di Kota Kendari, seperti BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, BEM Fakultas Hukum Universitas Universitas Sulawesi Tenggara, dan BEM Fakultas Hukum
-
Penghubung KY Sulsel Buka Sekolah Etik
Makassar (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) meluncurkan “Sekolah Etik” bertema “Tegakkan Etik Demi Terwujudnya Peradilan Bersih”, Jumat (25/10/2024) di Kantor Penghubung KY Sulsel, Makassar. “Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta sekolah etik bisa mengenal KY beserta kewenangannya, serta proses kerjanya, sehingga ke depan dapat mendukung KY
-
KY Jelaskan Alasan Meloloskan Calon Hakim Agung Pajak Meski Tak Penuhi Syarat Pengalaman Kerja 20 Tahun
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Rabu (23/10/2024) di Auditorium KY, Jakarta. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma'in menjelaskan soal penolakan usulan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) oleh
-
Kesejahteraan Hakim Wajib Dipenuhi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menyoroti tuntutan peningkatan kesejahteraan oleh para hakim. Kadafi menegaskan negara wajib memberikan jaminan kesejahteraan pada hakim guna menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman. “Harus diingat juga bahwa dasar hukum pemberian tunjangan hakim tidak berubah sejak 12 tahun lalu dan belum menyesuaikan dengan inflasi
-
Penghubung KY Sumbar Terima Audiensi BEM FH UNAND
Padang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sumatera Barat (Sumbar) menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (BEM FH Unand), Jumat (18/10/2024) di Kantor Penghubung KY Sumbar, Padang. Kunjungan ini merupakan agenda Institutional Visit Kabinet Revitalisasi Makna BEM FH UNAND untuk mengenal tugas dan fungsi KY. Koordinator
-
Optimalkan Pelayanan Publik, KY Sempurnakan Penanganan Laporan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) - Meningkatnya laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merefleksikan besarnya harapan masyarakat ke Komisi Yudisial (KY). Pengawasan terhadap hakim merupakan wewenang KY yang memerlukan evaluasi berkesinambungan, terutama proses penanganan laporan masyarakat yang dilakukan Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Kepala Biro Pengawasan
-
KY Dukung Langkah Tegas Kejaksaan Agung Lakukan Penegakan Hukum OTT Hakim PN Surabaya
Jakarta (Komisi Yudisial) - Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung, Rabu (23/10/2024). Komisi Yudisial (KY) mendukung dan mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum dugaan suap yang melibatkan majelis hakim kasus GRT. "KY mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan
-
KY Apresiasi Pemerintah dan MA atas Terbitnya PP No. 44 Tahun 2024
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Dengan terbitnya PP ini menunjukkan kepedulian semua pihak yang begitu besar atas