Berita

Makassar (Komisi Yudisial) – Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan terhadap perilaku hakim demi mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat dapat turut membantu Komisi Yudisial (KY) menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hal tersebut disampaikan Asisten Penghubung KY Sulawesi Selatan (Sulsel) Ni Putu Dewi Damayanti dalam

Makassar (Komisi Yudisial) – Penguatan Komisi Yudisial (KY) bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan ikhtiar menjaga amanah keadilan dan martabat hukum. Penguatan tersebut menjadi langkah penting untuk menghadirkan kemaslahatan sekaligus mencegah kemudaratan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan dalam Diskusi Publik bertema

Makassar (Komisi Yudisial) – Etika berperan penting dalam menjaga independensi dan integritas hakim. Ketaatan terhadap kode etik memastikan hakim menjalankan tugas secara mandiri, tidak memihak, serta terbebas dari intervensi dan konflik kepentingan. Dengan demikian, penegakan etika menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, independen, dan berkeadilan. “KY tidak hanya mengawasi

Makassar (Komisi Yudisial) - Kehadiran Komisi Yudisial (KY) adalah sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman agar terwujudnya independensi dan akuntabilitas peradilan. Hal itu terwujud melalui fungsi pengawasan dan penegakan etika hakim. "KY harus menjadi penyempurna kekuasaan kehakiman. Tidak akan mungkin ada kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka, tanpa adanya KY sebagai penyelenggara dan

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) terus mendorong penguatan kewenangan dan kelembagaan sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, berintegritas, dan berkeadilan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Diskusi Publik bertema “Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Berintegritas, dan Berkeadilan” di Makassar, Sulawesi

Medan (Komisi Yudisial) - Masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam proses persidangan. Keterlibatan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan penegakan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Anggota Komisi Yudisial (KY) selaku Ketua Bidang Sumber Daya

Medan (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3) memperkuat sinergi dengan masyarakat sipil dan jejaring KY di Medan, Sumatera Utara untuk mendorong efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam proses persidangan dan pemenuhan hak-hak korban.  Wakil Ketua Komisi

Makassar (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Andi Muhammad Asrun menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menghapus kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi bermasalah secara prinsipil. Menurutnya, putusan tersebut memuat hal yang tidak dimohonkan oleh para pemohon. “Kenapa salah? Bunyi putusannya tidak diminta oleh pemohon. Mereka meminta terkait posisi

Makassar (Komisi Yudisial) – Independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Independensi peradilan harus selalu berjalan beriringan dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan peradilan yang mandiri, berintegritas, dan terpercaya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan saat mengisi Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas

Jakarta (Komisi Yudisial) – Dua buku yang ditulis Ketua KY Abdul Chair Ramadhan, yaitu "Kumpulan Keterangan Ahli Hukum Pidana" dan "Metode Penelitian dan Teori Hukum" dinilai penting untuk menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum. Menurut Anggota KY Andi Muhammad Asrun, buku "Kumpulan Keterangan Ahli Hukum Pidana" memiliki perspektif yang relatif