Berita
-
Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Roki Panjaitan: Penerapan Tanggung Jawab Sipil dan Komando dalam Pelanggaran HAM Berat Sama
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) kedua yang mengikuti Wawancara Terbuka pada hari kelima, Jumat (7/8/2026), adalah Purnabakti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Roki Panjaitan. Tanggung jawab komando atau command responsibility dalam militer merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan
-
Calon Hakim ad hoc HAM MA Edwin Partogi Pasaribu: Kebebasan Beragama Bagian dari Non-Derogable Rights
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) pertama yang mengikuti Wawancara Terbuka pada hari kelima, Jumat (7/8/2026), adalah advokat pada UHP Law Firm Edwin Partogi Pasaribu. Edwin Partogi menjelaskan hak kebebasan beragama yang dikaitkan dengan non-derogable rights yaitu hak yang tidak bisa
-
Calon Hakim ad hoc Tipikor Sudiyo: Pertimbangan Hukum Perlu Perkuat Fungsi Pencegahan Tipikor
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) kedua yang menjalani Wawancara Terbuka pada hari kelima, Jumat (7/8/2026), adalah Plt. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang, Sudiyo. Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan minimnya kepercayaan publik yang menilai putusan pengadilan tipikor masih
-
Calon Hakim ad hoc MA Tipikor Andreas Eno Tirtakusuma: Aset TPPU Tetap Dapat Disita meski Pelaku Meninggal Dunia
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) pertama yang menjalani Wawancara Terbuka pada hari kelima, Jumat (7/8/2026), adalah Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya Andreas Eno Tirtakusuma. Andreas menyoroti nasib penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan perampasan aset apabila
-
CHA Musthofa: Maqashid Syariah Jadi Landasan Keadilan Substantif di Peradilan Agama
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung (CHA) Kamar Agama terakhir yang diwawancarai pada hari keempat, Kamis (6/8/2026), adalah Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung (MA) Musthofa. Ia secara tegas mendorong penggunaan pendekatan Maqashid Syariah untuk menembus batas-batas hukum formal demi menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Sorotan utama perdebatan
-
CHA Mamat Ruhimat: Integritas seperti Keimanan, Fluktuatif Naik dan Turun
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon kedua kamar Agama yang diwawancara pada hari keempat, Kamis (6/8/2026) adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung Mamat Ruhimat. Panelis menguji sejauh mana daya tahan integritas calon selama 31 tahun berkarier menjadi hakim. Mamat Ruhimat meyakini integritas merupakan bagian dari akhlak mulia yang menjadi cerminan taat
-
CHA Achmad Nurul Huda: PNS dan Hakim Berpoligami Berpotensi Langgar Kode Etik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung (CHA) Kamar Agama pertama yang diwawancarai pada hari keempat, Kamis (6/8/2026), adalah Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) Achmad Nurul Huda. Dalam sesi wawancara, Achmad Nurul Huda mendapat pertanyaan mengenai polemik perkara poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat
-
CHA Yeheskiel Minggus Tiranda: Kesepakatan BEPS Diadopsi ke Hukum Nasional melalui Harmonisasi dan Ratifikasi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung dari Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak terakhir yang diwawancara di hari keempat, Kamis (6/8/2026) adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Yeheskiel Minggus Tiranda. Yeheskiel Minggus Tiranda berbicara soal dampak dari profit shifting bagi suatu negara di mana hak pemajakan
-
CHA Maftuh Effendi: Pilar Kedua BEPS Diadopsi, Perkuat Upaya Cegah Praktik Profit Shifting
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung dari Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak yang diwawancara di hari keempat, Kamis (6/8/2026) adalah Maftuh Effendi. Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara TUN Mahkamah Agung (MA) ini diminta pendapatnya soal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang digagas oleh
-
Analisis Putusan, Instrumen Monitoring Implementasi UU TPKS
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memiliki tugas analisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahun 2026, KY melaksanakan analisis putusan implementasi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma'in
English
Bahasa