Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) bertemu dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membahas rencana perpanjangan nota kesepahaman antarlembaga, Kamis (9/7/2026) di Gedung PPATK, Jakarta. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sepakat untuk meningkatkan kerja sama untuk penguatan fungsi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menerima audiensi dari Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Rabu (8/7/2026) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta. Pertemuan ini membahas koordinasi antarlembaga dan koordinasi penanganan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditangani Pengadilan Niaga. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan mengapresiasi

Jakarta(Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Mejelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani nota kesepahaman tentang penguatan integritas, etika dan kapasitas hakim, serta pengembangan kajian sistem peradilan, Kamis (2/7/2026) di Jakarta. Penandatangan dilakukan oleh Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dan Ketua MUI Anwar Iskandar.  Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi: kajian mengenai

Surakarta (Komisi Yudisial) - Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga memengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Fenomena viralitas dapat mendorong respons aparat penegak hukum yang lebih cepat terhadap suatu perkara dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena

Surakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar edukasi publik bertema “Menyuarakan Peradilan Bersih Lewat Media Sosial”, Kamis (02/07/2026) di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Melalui edukasi publik ini, KY berharap adanya gerakan kolektif sebagai respons untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim melalui media sosial. Kepala Pusat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) ikut berperan penting dalam pengawasan dan pemantauan persidangan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) berperspektif korban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Namun, KY mengakui masih ada kendala terkait akses pemantauan persidangan TPKS yang bersifat tertutup.  Mahkamah Agung (MA) sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Makassar  (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan anjangsana ke Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia Timur (UIT), Senin (29/06/2026). Silaturahmi ini bertujuan untuk penjajakan kerja sama dan persiapan edukasi publik yang akan digelar oleh Penghubung KY Sulsel yang melibatkan mahasiswa FH UIT sebagai peserta kegiatan. “Kami siap

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar forum terbatas lintas sektor pengawasan implementasi undang-undang Tindak Pidana Seksual (TPKS) dalam sistem peradilan pidana, Selasa (30/6/2026) Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta. Dalam implementasi UU TPKS ini, KY berperan dalam melakukan tugas pengawasan perilaku hakim dan pemantauan persidangan khususnya dalam perkara perempuan dan

Medan (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemantauan sidang perkara perselisihan hak dari 101 orang pensiunan  II  PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang kini bernama PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I Tanjung Morawa, Selasa (23/6/2026) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan

Surabaya (Komisi Yudisial) - Dalam rangka memperkuat sinergisitas dan koordinasi kelembagaan di tingkat daerah, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Timur (Jatim) melakukan audiensi dan koordinasi ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Senin (29/6/2026). Pertemuan ini berfokus pada penguatan kerja sama guna mendukung tugas konstitusional KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran