Berita
-
Calon Hakim ad hoc HAM MA Agus Budianto: Penegakan HAM di Indonesia Terkendala Rekomendasi Komnas HAM yang Jarang Ditindaklanjuti
Jakarta (Komisi Yudisial) – Memasuki hari terakhir wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung tahun 2024, Kamis (11/7/2024) di Auditorium KY menghadirkan 3 calon hakim ad hoc HAM di MA, yaitu Agus Budianto, Bonifasius Nadya Arybowo, dan Mochammad Agus Salim, serta 2 calon hakim agung
-
CHA Eko Purwanto: Utang untuk Suap Tidak Dapat Ditagih
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim Agung kamar Perdata ketiga, sekaligus terakhir, yang diwawancara di hari ketiga Rabu (10/7/2024) adalah Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Eko Purwanto. Eko menceritakan perkara perdata yang dianggap menarik selama bertugas, yakni perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) saat di Makassar. Ada permohonan PKPU yang diajukan oleh
-
CHA Gunawan Widjaja: Ada Kondisi Genting untuk Miliki Hukum Acara Perdata Baru
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon Hakim Agung (CHA) Kamar Perdata kedua yang diwawancara di hari ketiga, Rabu (10/7/2024) adalah Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Gunawan Widjaja. Calon ditanyakan soal perbedaan dari HIR dan RBG dalam hukum acara perdata. HIR adalah singkatan Herzien Inlandsch Reglement yaitu hukum acara perkara perdata yang
-
CHA Ennid Hasanuddin Jelaskan Soal Polemik Al dan Hak Cipta
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung Kamar Perdata pertama yang diwawancara di hari ketiga, Rabu (10/7/2024) adalah Hakim Tinggi Yustisia Panitera Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung (MA) Ennid Hasanuddin. Ennid ditanya mengenai hak cipta atas hasil karya artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Ennid mengakui belum memahami betul mengenai AI. Calon
-
CHA Mustamar: Kelemahan PTUN Terletak pada Eksekusi Putusan yang Sering Diabaikan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim agung terakhir dari Kamar TUN yang diwawancara di hari ketiga, Rabu (10/7/2024) adalah Hakim Tinggi Yustisial di Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) Mustamar. Calon ditanya terkait eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang sering diabaikan. Undang-undang (UU) mengamanatkan self execution yang artinya eksekusi
-
CHA Hari Sugiharto: PTUN Tidak Berwenang Mengadili Kebijakan dalam Keadaan Luar Biasa
Jakarta (Komisi Yudisial) - Memasuki hari ketiga wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2024, Rabu (10/7/2024), menghadirkan 2 calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara (TUN), yaitu Hari Sugiharto dan Mustamar, serta 3 calon hakim agung kamar Perdata, yaitu Ennid Hasanuddin, Gunawan Widjaja, dan
-
CHA Tri Hidayat Wahyudi: Insentif Pajak atau Free Tax Tidak Menarik Bagi Investor
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung Kamar TUN khusus Pajak terakhir yang diwawancara di hari kedua, Selasa (9/7/2024) adalah Hakim Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi. Tri ditanyakan mengenai tax holiday atau pemberlakuan insentif pajak. Pada saat Tri masih di Direktorat Jenderal Pajak, Tri termasuk dalam tim yang melakukan evaluasi. Berdasarkan sebuah
-
CHA L.Y. Hari Sih Advianto: Tunggakan Perkara Pajak Terjadi Karena Kurangnya Hakim Pajak
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus Pajak ketiga yang diwawancara di hari kedua, Selasa (9/7/2024) adalah Hakim Pengadilan Pajak L.Y. Hari Sih Advianto. Hari ditanya mengenai laporan yang masuk ke Komisi Yudisial (KY) terjait perkara gugatan melawan DJP dari tahun 2022 yang belum
-
CHA Doni Budiono: Proses Sengketa Pajak Terlalu Lama
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus Pajak kedua yang diwawancara adalah advokat dari PDB Law Firm Doni Budiono. Sebagai advokat khusus kasus perpajakan, Doni menyatakan bahwa konsep satu atap pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung (MA) memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Namun, calon berpendapat
-
CHA Diana Malemita Ginting: Sengketa Terjadi karena Wajib Pajak Tidak Memberikan Dokumen yang Diperlukan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak pertama, yaitu Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Diana Malemita Ginting yang dicecar soal sengketa pajak. Wajib pajak pertama-tama akan melakukan self assesement dengan menghitung dan membayar pajak sendiri. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menguji kepatuhan wajib pajak. Bisa