Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Setjen KY) bekerja sama dengan KPP Pratama Jakarta Senen menggelar "Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan Pajak Tahun 2025", Selasa (10/02/2026) di Auditorium KY, Jakarta.

Kepala Biro Umum Jonsi Afriantara menjelaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama pembangunan nasional dan instrumen pelayanan publik. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kepatuhan pajak memiliki keterkaitan erat dengan kepercayaan publik.

"Sebagai lembaga yang memiliki wewenang penegakan etik khususnya hakim, ASN di KY harus menjadi teladan dalam tertib administrasi dan teknis perpajakan," ujar Jonsi.

Ia menambahkan bahwa pelaporan yang baik adalah bentuk pertanggungjawaban nyata kepada negara dan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional pada area akuntabilitas dan integritas.

Salah satu poin krusial dalam pendampingan tahun ini adalah pengenalan dan pengisian pajak menggunakan sistem Coretax. Meskipun banyak tutorial tersedia di internet, pendampingan langsung dari tim ahli tetap diperlukan untuk memastikan validitas data secara teknis.

"Secara administratif mungkin terlihat sempurna, tetapi secara teknis belum tentu. Apalagi tahun ini sistem pelaporan sudah menggunakan Coretax. Melalui pendampingan ini, kami ingin meningkatkan literasi perpajakan pegawai agar tidak ada kendala atau persoalan di masa mendatang," lanjut Jonsi.

Melalui kegiatan ini, seluruh elemen di lingkungan KY diharapkan mampu menyusun laporan pajak orang pribadi secara mandiri, teliti, dan tepat waktu. Hal ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang transparan serta mendukung visi KY sebagai lembaga negara yang berintegritas dan terpercaya. (KY/Irene/Festy)