Hasil Pencarian:
-
Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas
Depok (Komisi Yudisial) - Sebagai pengawas eksternal hakim, Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, karena garis batas yang tipis antara pelanggaran perilaku (misconduct) dan kesalahan teknis yudisial (legal error) ini, maka perlu ada kesepakatan terkait rumusan
-
Revisi UU KY Memperkuat Fungsi Pengawasan
Surabaya (Komisi Yudisial) - Indonesia adalah negara hukum, sehingga tumbuhnya kepercayaan pada peradilan adalah bagian penting yang harus terpenuhi. Salah satu upaya untuk memperoleh kepercayaan publik adalah dengan menghadirkan lembaga pengawas eksternal bagi lembaga peradilan. Penempatan Komisi Yudisial (KY) ke dalam UUD 1945 menunjukkan urgensi dan strategisnya lembaga pengawas eksternal para
-
KY Gelar Pelatihan Kode Etik Hakim di Wilayah Sumatera Barat
Padang (Komisi Yudisial) - Hakim dituntut menjaga kemuliaan profesi dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah berharap, agar hakim mengimplementasikan KEPPH di dalam kehidupan sehari-hari sehingga hakim paham dengan perilaku yang wajib dilakukan dan dilarang. Oleh karena itu, KY menggelar pelatihan Ekplorasi
-
KY Beri Pemahaman Pendamping lewat ToT Pemantauan Perkara PBH
Padang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus berupaya membekali para pendamping tentang mekanisme pemantauan mandiri pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan melalui training of trainer (ToT) Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pemantauan Perkara Pilkada Tahun 2024. ToT ini bertujuan
-
Ungkap Kendala Pemantauan PBH, KY Ajak Masyarakat Berkolaborasi
Padang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengajak publik untuk berpartisipasi dan berkolaborasi melakukan pemantauan persidangan secara mandiri, khususnya pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH), baik perempuan sebagai korban, saksi maupun pelaku. Terlebih, dari tahun ke tahun permintaan pemantauan perkara-perkara PBH kepada KY jumlahnya semakin banyak. Anggota KY Sukma Violetta
-
KY Gelar Bimtek Pemantauan Persidangan Pilkada di Sumatera Barat
Padang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Training of Trainer (TOT) Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (15/5/2024) di Padang, Sumatera Barat. Masyarakat punya peran yang penting dalam pesta demokrasi ini, sehingga ToT ini sebagai pembekalan bagi publik yang akan
-
Penghubung KY Kalsel dan Biro Hukum Setda Kalsel Siap Bersinergi
Banjarbaru (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk sinergi kelembagaan di wilayah tersebut. Koordinator Penghubung KY Kalsel Syaban Husin Mubarak didampingi Asisten Penghubung KY Muhammad Arief menjelaskan wewenang dan tugas KY. Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang
-
Tingkatkan Pemahaman Soal Peradilan, Guru MGMP PPKn MA DIY Kunjungi Penghubung KY Jawa Tengah
Semarang (Komisi Yudisial) – Rombongan Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Madrasah Aliyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MGMP PPKn MA DIY) melakukan kunjungan ke Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah pada hari Selasa (07/05). Kunjungan ini merupakan bagian dari program pengembangan profesionalisme guru yang diinisiasi oleh MGMP
-
KY Terus Bekali Calon Pemantau Soal Mekanisme Pemantauan Mandiri Sidang Pemilu dan Pilkada 2024
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus melibatkan publik dalam melakukan pemantauan persidangan perkara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Anggota KY Joko Sasmito mengajak publik berkolaborasi melakukan pemantauan persidangan secara mandiri. Ia menyatakan, pihaknya membekali calon pemantau melalui Training of Trainer (ToT) Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Pemilu dan
-
Tidak Profesional Dominasi Jenis Pelanggaran KEPPH, KY Usulkan 33 Hakim Disanksi
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima 267 laporan dan 197 tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang Januari hingga April 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY, KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim setelah dinyatakan terbukti melanggar
-
Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata Bahas Disruptive Innovation dari Perspektif Hukum
Semarang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengulas soal persoalan hukum yang timbul di era sharing economy karena melahirkan disruptive innovation. Hal ini karena hukum sebagai sistem yang terbuka memungkinkan berinteraksi dengan teknologi. Kecerdasan buatan (AI) di era 4.0 ini melahirkan inovasi model bisnis yang mendorong
-
Penghubung KY Kalsel Terima Kunjungan PMII Rayon Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Rabu (29/05/2024) di Kantor Penghubung KY Kalsel, Banjarmasin. Koordinator Penghubung KY Kalsel Syaban Husin Mubarak menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dipimpin Ketua Rayon Syariah UIN Antasari
-
Peninjauan Kembali Juga Berfungsi Menjaga Finalitas Putusan
Depok (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi mengungkap adanya benturan antara prinsip finalitas dan falibilitas terhadap putusan pengadilan di Indonesia yang bertemu pada suatu mekanisme yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK). Kadafi mengelaborasi kedua prinsip tersebut dalam disertasi yang kemudian dibukukan dengan judul "Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan
-
KY Gelar FGD Penyempurnaan Instrumen Indeks Integritas Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyempurnaan Instrumen Indeks Integritas Hakim" pada Senin (03/06/2024). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan utama KY, termasuk Ditjen Badilum, Ditjen Badimiltun, Ditjen Badilag, IKAHI, BPS, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenkumham. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal
-
Ketua KY Ungkap Tantangan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA
Palembang (Komisi Yudisial) - Di sela kesibukannya melakukan klarifikasi seleksi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA), Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyempatkan diri membangun semangat ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri). Amzulian juga mengungkap tantangan pelaksanaan