Hasil Pencarian:
-
KY Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Kehadiran Komisi Yudisial (KY) untuk menjawab kegelisahan publik yang menginginkan peradilan bersih dan agung. KY yang diberi amanat sebagai penyangga, penyeimbang, katalisator dan penegak etik sehingga tercipta checks and balances kekuasaan kehakiman. "KY berfungsi sebagai gerakan afirmatif yaitu sebagai penyangga, penyeimbang, katalisator dan penegak etik," tutur Ketua Bidang
-
Hakim Harus Bijak Manfaatkan Medsos
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Hakim adalah representasi dari lembaga peradilan. Hakim wajib menjaga kewibawaan dan kehormatannya sehingga terbangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) Nugroho Setiadji saat berbicara di hadapan 55 hakim pada kegiatan Sinergitas KY dan Mahkamah Agung (MA) dengan
-
KY Usung Peradilan Bersih Anti Korupsi di HAKORDIA 2017
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) hadir kembali dalam perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KY ikut berpartisipasi dengan membuka booth pameran bertema “Peradilan Bersih Anti Korupsi”. Peringatan Hakordia 2017 digelar pada Senin-Selasa (11-12/12) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Tema peringatan tahun ini adalah
-
KY Tingkatkan Pengamanan Data dengan ISO 27001:2013
Jakarta (Komisi Yudisial) - Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Proses ini juga mendukung terlaksananya reformasi birokrasi, khususnya di bidang teknologi informasi. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 berkomitmen penuh mewujudkan hal itu.
-
Terbukti Selingkuh, Hakim EP Diberhentikan dalam Sidang MKH
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhi pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berinisial EP. Hakim EP diberhentikan lantaran terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena melakukan perselingkuhan. "Menjatuhkan sanksi
-
Evaluasi Kinerja, KY Gelar Refleksi Akhir Tahun
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) telah berupaya menjalankan amanat konstitusi dengan terus bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menilai KY harus melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap perjalanan KY selama setahun ini. “Forum ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus sebagai refleksi dan evaluasi bagi KY
-
Januari-November 2017, KY Usulkan Sanksi kepada 58 Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima 1.375 laporan masyarakat dan 1.442 surat tembusan pada periode Januari-November 2017. Dari 1.375 laporan masyarakat tersebut, ada 368 laporan masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk diregistrasi. Setelah diproses, hanya tersisa 35 laporan yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
-
KY Lakukan Survey PPIH 2017 di Mataram
Mataram (Komisi Yudisial) - Sebagai tahapan terakhir dalam Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH), Komisi Yudisial (KY) melakukan pengukuran dampak kinerja KY dan workshop "Profesionalisme dan Integritas Hakim" di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Kamis (21/12). Di tahun 2017, PPIH telah menyasar 6 wilayah, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa
-
Kado Akhir Tahun, KY Raih Peringkat IV Keterbukaan Informasi
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai kado akhir tahun, Komisi Yudisial (KY) meraih peringkat keempat pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi (KIP) Publik Tahun 2017 kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penganugerahan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Tulus Subardjono di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para
-
Kasus Suap dan Gratifikasi Mendominasi Sidang MKH
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sepanjang tahun 2017, marak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparatur pengadilan, termasuk hakim. Hal itu tentu saja menjadi catatan kelam bagi dunia peradilan mengingat hakim seharusnya dapat menjaga kewibawaan dan keluhuran martabat. “Untuk itu, KY mengajak untuk sama-sama menjauhi perilaku korupsi. Dengan menjadikan
-
Lakukan Pelanggaran KEPPH, 31 Hakim Diberhentikan dalam MKH
Jakarta (Komisi Yudisial) – Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar sejak tahun 2009-2017 telah menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian tetap terhadap 31 orang hakim. Selain itu, sebanyak 16 orang hakim dijatuhi sanksi berupa nonpalu 3 bulan sampai dengan 2 tahun, 1 orang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis, dan 1 orang mengundurkan
-
Seleksi Tahap III, KY Loloskan 14 Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengumumkan kelulusan 14 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) pada Seleksi Tahap III Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA Tahun 2017. Mereka yang lolos seleksi kesehatan dan kepribadian berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebanyak 5 orang
-
KY Buka Tambahan Usulan CHA Periode II Tahun 2017
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) membuka tambahan usulan calon hakim agung (CHA) Periode II Tahun 2017 untuk mengisi 2 posisi hakim agung yang kosong. Penerimaan usulan ini merupakan tambahan seleksi sebelumnya untuk mengisi posisi 6 hakim agung. “Seleksi tambahan ini untuk mengisi 2 hakim agung di kamar Perdata sebanyak
-
Sepanjang 2017, KY Terima 1.473 Laporan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Wilayah pengadilan yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah DKI Jakarta. Rincian 10 provinsi yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY secara berturut-turut adalah DKI Jakarta sebanyak
-
Laporan KY Wajib Penuhi Syarat Administrasi dan Substansi
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Namun, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno. Laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi. KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan ada