Hasil Pencarian:
-
Dewan Pers: Narasumber Bagian Jurnalistik, Tidak Bisa Dikriminalkan
Bandung (Komisi Yudisial) – Wakil Dewan Pers Hendry Ch. Bangun mengatakan, jika dilihat dari tugas dan wewenangnya, pers wajib mendukung Komisi Yudisial (KY) dengan berbagai upaya. Karena berdasarkan survei publik, pengadilan merupakan salah satu lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya rendah. “KY hadir karena ada sesuatu yang salah dalam dunia peradilan Indonesia.
-
Media dan Peradilan di Indonesia Harus Miliki Trust Bussiness
Bandung (Komisi Yudisial) – Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung menjelaskan pentingnya trust bussiness bagi media dan dunia peradilan di Indonesia. Bahwa dunia media dan peradilan di Indonesia memiliki persamaan, yaitu mengelola trust bussiness. Tanpa ada kepercayaan dari publik, mustahil hal yang dicita-citakan akan terwujud. Dalam menyajikan berita, wartawan tidak
-
KY Apresiasi Dukungan Media
Bandung (Komisi Yudisial) - Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Roejito mengapresiasi dukungan media Massa terhadap KY dalam upaya perbaikan peradilan di Indonesia. Menurutnya, sinergi antara media massa dengan KY akan membawa dampak positif dalam mewujudkan akuntabilitas peradilan. “Media massa sebagai penyambung antara KY dengan publik. Jadi peran
-
KY Sapa Sobat KY di Bandung
Bandung (Komisi Yudisial) – Dari dunia maya bertemu di dunia nyata, yaitu melalui kegiatan Sapa Sobat Komisi Yudisial (KY). KY menggagas community engagement dengan mengunjungi langsung pengikut media sosial KY atau Sobat KY di Bandung dengan tujuan untuk membantu KY mewujudkan peradilan bersih melalui media sosial. Berkonsep ngobrol santai bersama KY
-
Sobat KY Punya Andil Besar Ciptakan Peradilan Bersih di Media Sosial
Bandung (Komisi Yudisial) – Indonesia adalah kepulauan digital. Indonesia memiliki pertumbuhan digital paling tinggi di antara negara Asia Tenggara. Intenet merupakan bagian integral masyarakat sehari-hari. “Data PJII tahun 2019, dari 264 jutaan warga negara Indonesia, 171 jutaan tersambung ke internet, atau kurang lebih 64,8 persen. Tahun 2019, perkembangan pengguna internet di
-
Konsep Shared Responsibility Relevan dalam Reformasi Peradilan
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Konsep shared responsibility (pembagian tanggung jawab) dalam pengelolaan hakim merupakan alternatif yang paling feasible dan terbaik, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian terkini tentang peradilan Indonesia. Sukma Violetta, Anggota KY, menyampaikan hal ini dalam acara Bedah Buku “Kebijakan Reformasi Peradilan” karya Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M di ruang
-
KY Apresiasi Penanganan Kasus Penyerangan Hakim PN Jakpus
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo mengapresiasi kinerja dan dukungan Polres Jakpus atas penanganan kasus penyerangan hakim di PN Jakarta Pusat. Sumartoyo menyampaikan hal itu dalam audiensi dalam rangka koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan, Selasa
-
Sambut Ultah ke-14, KY Gelar Pekan Olahraga
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar Pekan Olahraga KY dalam rangka menyambut ulang tahun KY ke-14 bertema "Menuju KY Kredibel dan Unggul". Seremoni acara tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat, Senin (22/7) di Lapangan Tenis Gedung KY, Jakarta. Untuk puncak acara akan dilangsungkan
-
KY Lakukan Pengukuran Kepercayaan publik terhadap Hakim di Lombok
Lombok (Komisi Yudisial) - Untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap hakim, Komisi Yudisial (KY) melakukan kegiatan pengukuran kepercayaan publik melalui Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) di Kecamatan Pringgarata Lombok, Rabu, (24/07). Acara dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal KY Ronny Dolfinus Tulak dan Kasi Trantib Kecamatan Pringgarata Moh.
-
KY Targetkan Publik Terus Percaya Hakim
Lombok (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melanjutkan pengukuran dampak kinerja program KY dan workshop profesionalisme dan integritas hakim yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, Kamis (25/07). Di tahun 2018, PPIH telah menyasar tiga wilayah, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan
-
KY Gandeng APH Ajak Masyarakat Batu Pahami Hukum
Batu (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar edukasi publik melalui Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) yang berbentuk sarasehan hukum bertajuk Pembudayaan Hukum Masyarakat di Kantor Kecamatan Batu, Kamis (25/7), Jawa Timur. Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat dalam pengantarnya mengatakan, kegiatan ini menghadirkan unsur aparat penegak hukum agar masyarakat dan
-
KY Harapkan Masyarakat di Kota Batu Berdayakan Hukum
Batu (Komisi Yudisial) - Hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Oleh itu, masyarakat diminta untuk mematuhi hukum. Apabila masyarakat telah sadar, maka dengan sendirinya akan menjadi budaya yang tumbuh dan berkembang. Hal itu menjadi salah poin yang dibahas dalam sarasehan hukum Pembudayaan Hukum Masyarakat melalui Program Peningkatan
-
Integritas Hakim dan Kepercayaan Publik Terhadap Hakim Meningkat
Batu (Komisi Yudisial) - Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk penguatan integritas hakim adalah Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH). Program ini dirancang secara terintegrasi agar memberikan multiplayer effect bagi stakeholder. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat dalam pengantarnya pada sarasehan hukum bertajuk
-
KY Ajak Masyarakat Batu Jaga Marwah Hakim
Batu (Komisi Yudisial) - "Sarasehan Hukum merupakan upaya Komisi Yudisial dalam memberikan edukasi kepada publik. Harapannya agar masyarakat lebih memahami proses hukum," ujar Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Roejito dalam sarasehan hukum bertajuk Pembudayaan Hukum di Masyarakat, Jumat (26/7) di Kantor Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa
-
MKH Putuskan Hakim HM Diberhentikan dengan Hormat
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhi pemberhentian dengan hormat terhadap Kepala Pengadilan Militer di Makassar berinisial HM. Hakim HM diberhentikan lantaran terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena memiliki hubungan terlarang dengan perempuan lain