English    
Selamat datang di situs resmi Komisi Yudisial

Pustaka

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Buletin KY
Bunga Rampai
Jurnal KY
Laporan Tahunan
Image 5 Title

Login

Mitra KY

Pengumuman Tender

Pengumuman Lelang Paket Furniture - Kursi Ready Made Gedung Komisi Yudisial

Pengumuman Pemenang Lelang Furniture Custom Made

Pengumuman Hasil Seleksi Manajemen Konstruksi KY

Pengumuman Daftar Pendek Hasil Prakualifikasi

Pengumuman Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan

Pengumuman Daftar Pendek Hasil Prakualifikasi Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Komisi Yudisial RI

Pengumuman Pemenang Hasil Seleksi Manajemen Konstruksi KY

Pengumuman Pemenang Lelang Inventaris

    
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Komisi Yudisial Republik Indonesia
KY dan Papua Foundation Jalin Kemitraan PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh dinal   
Rabu, 10 Maret 2010 14:10


Jakarta, 10/3/2010 (Komisi Yudisial) - Menghadapi kendala keterbatasan SDM dan letak geografis dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengharuskan Komisi Yudisial (KY) menempuh langkah-langkah terobosan untuk mengatasinya.

Selanjutnya...
 
Kasus Priok Menjadi Pelajaran bagi Semua Pihak PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh tatang   
Selasa, 09 Maret 2010 15:48

Jakarta, 9/3/2010 (Komisi Yudisial) - Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Kasus Tanjung Priok yang dilakukan pada tahun 2003-2005 memunculkan banyak kejanggalan dalam proses persidangannya, sehingga pada akhirnya mereka yang seharusnya bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut lolos dari jeratan hukum.

Selanjutnya...
 
Perlu Gerakan Revolusioner Reformasi Penegak Hukum PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 10 Maret 2010 02:40
Jakarta, kompas - Perlu gerakan revolusioner untuk mereformasi penegak hukum di Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung. Pelaksanaan reformasi birokrasi di kedua institusi tersebut yang dimulai tahun ini perlu didorong lagi.
Selanjutnya...
 
KY: Survei Indonesia negara terkorup jangan direspons negatif PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 09 Maret 2010 07:38
Jakarta (Primair online) - Lembaga survei Hongkong yang menyebut Indonesia sebagai negara terkorup se-Asia Pasifik harus bisa menjadi acuan bagi lembaga legislatif dan yudikatif.
Selanjutnya...
 
Artikel Lain...
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 1 dari 507

Hasil Kerja

Pesan Masyarakat

Rekaman Video

article thumbnail Pesan Masyarakat

Selasa, 20 Januari 2009

article thumbnail Pengawasan Pengadilan

Selasa, 20 Januari 2009

article thumbnail Pengucapan Sumpah

Selasa, 20 Januari 2009


   Arsip Rekaman...

Jejak Pendapat

Setujukah anda atas usulan KY yang berinisiatif memberikan penghargaan kepada Hakim berprestasi?
 

Pesan Singkat

Maaf, Pesan Anda tidak langsung ditampilkan
  • ronald.. : masalah mafia peradilan di PHI pengadilan negeri klas IA jayapura pernah saya laporkan dan saya adalah korbannya, apa uda ada tindakan pak??? tolong donk di liat.. harus berapa banyak buruh lagi yang akan jadi korban dari para Hakim yang tak bermoral...
  • sidqi : hakim komisaris perlu dicantumkan dlm KUHAP baru utk menentukan pantas tdk-nya tindakan polisi dlm menangkap,menahan,menggeledah,menyita. menyangkut penangkapan, tdk hrs ijin, bs dg persetujuan (stl dilakukan penangkapan). sedangkan praperadilan berada pd porsi yg lain
  • persobiwald : sudah saatnya memberikan penghargaan tertinggi kepada Hakim agar Beliau-2 dapat meningkatkan dan mempertahankan Integritasnya dalam memberantas korupsimarkus
  • ttpurwanto@ : PD Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo telah menigrimkan pengaduan mohon untuk ditindak lanjuti.
  • Sujarwadi p : kedudukan hakim komisaris memang untuk mengasi tugas dan wewenagn polri tetapi akan sangat menyulitkan polri dalam menindak lanjuti tindak pidana karna polri akan melakukan penangkapan harus ijin ke hakim komisaris dulu untuk menentukan syah atau tidak nya penagkapan bukan kah dalam kuhap yang lama sudah ada pra peradilan kenapa tidak di pertegas lagi tentang pra peradilan sehingga polri lebih mandiri....
  • cuma untuk : ketua KY trhormat.....tolong dengan hormat tindakan dan teguran UNTUK para HAKIM pada PENGADILAN NEGERI LAHAT SUMSEL,dengan AROGANSINNYA dalam bertugas,,dan tidak berpedoman pada asas keadilan dan undang-undang yg berlaku dan cenderung tidak berperi kemanusiaan dalam memberi suatu putusan baik perkara perdata maupun perkara pidana...saya berani mempertanggung jawabkan laporan saya ini dengan beberapa bukti perkara perdata maupun pidana...
  • suadma : memang putusan PA CIMAHI dlm Perk. No. 1200/Pdt.G/2009/PACMI, pertimbangan hakimnya adalah imajiner alias tidak masuk akal sehat. mohon satgas pemberantasan mafia hukum untuk memeriksanya.
  • sony suadma : Mohon dimonitor Majelis Hakim PA Cimahi yang memeriksa perkara No. 1200/Pdt.G/2009/PACMI. kaarena putusannya sangat kontroversial, pertimbangan hukumnya imajiner, ada dugaan berkolaborasi dengan pengacaranya penggugat.
  • budi praset : Mohon dimonitor kasus korupsi 6 anggota DPRD kota Solo priode 1999-2004, salah satunya adalah Gunawan M Suud, yang diputus onslagh oleh PN I Surakarta, yang kini tengah kasasi di MA. Padahal anggota yang lain: Ketua dewan, sekwan, dan dua anggota dewan lainnya telah dipidana dalam kasus yang sama, namun oleh hakim yang berbeda. Ada apa gerangan???? Dan kenapa para terdakwa tidak ditahan????
  • erbindo : hakim pn.medan yg menangani pra peradilan di pn.medan tdk tegas dan diintervensi oleh kajati sumut.

Ekspresi

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini781
mod_vvisit_counterThis month8007