120 Mahasiswa Janabadra Berkunjung Ke KY |
|

Jakarta (Komisi Yudisial) - Civitas Akademika Fakultas Hukum Janabadra Yogyakarta yang terdiri dosen dan mahasiswa yang berjumlah 125 orang berkunjung ke Komisi Yudisial. Kunjungan mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., dan Tenaga Ahli Komisi Yudisial Hermansyah, S.H., M.Hum.
Dalam kesempatan itu, Eman mengatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki terkaitan sejarah dengan reformasi sehingga keberadaan lembaga ini diatur dalam konstitusi. “ Memang Komisi Yudisial bukan termasuk pelaksana kekuasaan kehakiman akan tetapi sebagai pengawas ekternal hakim,” terang guru besar Universitas Padjajaran ini, (15/5).
12 CHA Berhak Mengikuti Fit and Proper Test di DPR |
|

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial menyerahkan nama-nama calon hakim agung (CHA) yang lulus seleksi tahap akhir yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin, (14/5).
Jumlah CHA yang lulus dan berhak mengikuti fit and proper test 12 calon dari dari 45 calon ke CHA yang mengikuti seleksi tahap akhir. Dalam proses seleksi kali ini, tidak ada satupun calon yang berasal dari non karier akan mengikuti fit and proper test tersebut. Hal itu karena 12 CHA yang lulus berasal dari hakim karier.
Peran HKPSI Dibutuhkan Mengawasi Hakim |
|

Madura (Komisi Yudisial) - Bertempat di ruang Moot Court (Peradilan Semu) Universitas Trunojoyo Madura, Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) Mengadakan Talk Show dengan Tema “Sinergitas Kepemimpinan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Agar Terwujudnya Misi Dan Tercapainya Visi Organisasi”.
Dalam Kesempatan tersebut Ketua KY Profil Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., mengatakan HKPSI merupakan mitra strategis bagi KY, karena jejaring KY di daerah tidak terlalu banyak. “Dengan adanya HKPSI diharapkan dapat membantu peran KY dalam pengawasan hakim,” kata Eman, (12/5).
KY Dorong Tuntutan Hakim Terpenuhi |
|

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial sangat concern dengan kesejahteraan hakim dengan memprakarsai pertemuan antara Departemen Keuangan, Mahkamah Agung dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi beberapa waktu yang lalu. Salah satu hasil dari pertemuan itu ialah membentuk tim kecil guna mengakomodir keinginan para hakim.
Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengatakan saat ini tim kecil sudah dibentuk dan ditargetkan pembahasannya sudah selesai di akhir Juni 2012 ini. Pada bulan Juli 2012 bisa diajukan ke pemerintah untuk dimasukkan dalam APBN 2013. “Saya paham hakim adalah jabatan yang mulia, jadi saya kira apa yang dilakukan para hakim dalam rangka menuntut kesejahteraan mereka sudah pada koridor yang tepat dan dilakukan dengan cara-cara yang santun,” ujar Imam dalam Talkshow radio KBR 68H menanggapi tentang ajakan mogok sidang hakim di beberapa daerah terkait dengan tuntutan kesejahteraan, (9/5).
























Please wait...