Hasil Pencarian:

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menjalankan fungsi pengawasan hakim secara aktif dan pasif.    “Secara aktif, Komisi Yudisial melakukan pemantauan di pengadilan. Kegiatan aktif ini dilakukan secara terbuka. Jika ada perkara yang menarik perhatian publik, maka Komisi Yudisial akan mematau persidangan itu,” tutur Tenaga Ahli KY Imran di hadapan mahasiswa

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menunda sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim terlapor JWL, Rabu (26/9) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. Hakim JWL yang merupakan hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo meminta agar dapat dihadirkan dalam ruangan yang sama dan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Setelah sempat tertunda karena hakim terlapor tidak hadir, sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kembali dilanjutkan, Kamis (27/9) di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung MA, Jakarta. Hakim PN Kupang berinisial EW direkomendasikan sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat karena kasus asusila.    MKH yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah

Palembang (Komisi Yudisial) — Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menjelaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dalam manajemen jabatan hakim sebagai pejabat negara. Apabila telah disahkan, maka UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga peradilan sehingga semakin profesional dan peradilan bersih segera dapat terwujud.   “Saya sengaja mengangkat isu ini

Bulukumba (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel)  bekerjasama dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Tamatto (FKMT) selenggarakan “Penyuluhan Hukum Peran Masyarakat dalam mewujudkan Peradilan Bersih” bagi masyarakat Desa Tamatto di Balai Karyawan PT. Lonsum, Bulukumba, Sulsel, Sabtu (29/09).   Asisten Koordinator Penghubung KY Wilayah Sulsel Ni Putu Dewi Damayanti

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara pengawal konstitusi sepatutnya bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali terhadap hukum dan keadilan. Bahkan, independensi peradilan MK tidak boleh dicampuri oleh urusan-urusan politik.   Ketua bidang rekrutmen hakim Komisi

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menggelar Diskusi dan Bedah Buku berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Aula Gedung Pascasarjana Lantai 3, Surabaya, Kamis (4/10).   Acara yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof.Masdar Hilmy ini menghadirkan pembicara,

Surabaya (Komisi Yudisial) -  Direktur Pusat Kajian Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Surabaya Herlambang P Wiratraman memuji diterbitkannya Buku Bunga Rampai KY 2018 "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman". Menurutnya, ada senyawa berbeda yang didapat dari membaca buku ini dibanding buku ketatanegaraan lainnya. Buku ini harusnya dibaca 20

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi   Yudisial (KY) bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Secara konstitusional, KY membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman sehingga keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah konstitusional.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Oce Madril pada Diskusi

Surabaya (Komisi Yudisial) - Praktik pengelolaan peradilan modern menyadari persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu lembaga. Peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih, selain hanya fokus dalam perkara.   "Pengelolaan atau manajemen hakim dan peradilan tidak bisa diserahkan kepada satu entitas. Jangan membebani hakim sebagai pemutus sekaligus manajer," ujar Ketua

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV MPR-DPR RI, Jakarta, Senin (8/10).   Aidul mengisi sesi ketiga dalam seminar yang mengambil tema “Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyambut baik kedatangan puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Ruang Pers KY, Selasa (9/10).Kunjungan mahasiswa dalam kerangka studi hukum tematik tersebut untuk mengenal lebih jauh peran dan fungsi KY secara langsung.    “Kurang afdol jika tidak berkunjung langsung ke sini dalam rangka

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hormat hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo berinisial JWL, Rabu (10/10) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.   “Menjatuhkan sanksi berat  kepada terlapor JWL berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena telah terbukti

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) secara resmi meluluskan 25 calon hakim agung (CHA) dari 81 peserta seleksi kualitas CHA Tahun 2018. CHA yang lulus seleksi kualitas tersebut terdiri dari 16 orang dari jalur karier dan 9 orang dari jalur nonkarier.   "Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno

Pasuruan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berwenang untuk menjaga sekaligus menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dalam melakukan tugas pengawasan, KY membutuhkan peran serta masyarakat dengan cara melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   "Masyarakat dapat membantu KY dalam melakukan fungsi pengawasan dengan melaporkan adanya dugaan