Hasil Pencarian:

Gunung Kidul (Komisi Yudisial) - Untuk mewujudkan peradilan yang bersih diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum difabel. Bahkan, kaum difabel dapat membantu Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pemantauan persidangan.   "Ada banyak cara untuk menciptakan dunia peradilan yang lebih baik. Salah satunya dengan menggandeng MA untuk membuat pelatihan dalam pemantauan persidangan,

Bali (Komisi Yudisial) - Jenis sanksi terbanyak yang direkomendasikan KY adalah sanksi ringan karena kesalahan ketik (typo error). Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komis Yudisial (KY) Joko Sasmito mengingatkan pentingnya ketelitian dalam membuat putusan. Ia memberi contoh misalnya, kesalahan ketik soal jumlah atau jenis barang bukti, jumlah saksi

Gresik (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Jawa Timur (Jatim) mengadakan seminar “Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih Serta Membangun Mahasiswa Beretika dan Berintegritas” di Institut Keagamaan Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik, Jumat (26/10).    Acara ini diselenggarakan dalam rangkaian agenda Pesantren Yudisial Penghubung KY Jatim yang bertepatan dengan peringatan

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu upaya dengan mengadakan diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jumat (26/10) Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.    Hadir dalam

Palembang (Komisi Yudisial) - Sebagai negara demokrasi berkembang, seharusnya Indonesia tidak lagi fokus pada isu independensi peradilan. Dalam negara demokrasi berkembang seharusnya fokus pada isu akuntabilitas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat menyampaikan keynote speech pada Diskusi dan

Palembang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan saat ini sudah mencakup berbagai aspek. Dalam RUU Jabatan Hakim meliputi aspek pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, hingga pemberhentian. RUU ini hadir karena menginginkan adanya Undang-Undang

Palembang (Komisi Yudisial) - Untuk meluruskan tata kelola peradilan saat ini, maka yang paling penting perlu dibenahi adalah kekuasaan kehakiman. Bila ingin membenahi negara, penting membenahi kekuasaan kehakiman itu sendiri.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari pada Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang hingga saat ini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus RUU ini menyeimbangkan antara menjaga independensi kekuasaan kehakiman dengan akuntabilitas peradilan.    Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid

Jakarta (Komisi Yudisial) – "Menjadi seorang hakim agung tidaklah mudah. Ia haruslah seseorang yang memiliki integritas tinggi. Dicari manusiq setengah dewa untuk menjadi hakim, terlebih hakim agung,” ujar Tenaga Ahli Komisi Yudisial (KY) Imran saat menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPC Permahi Babel),

Jakarta (Komisi Yudisial) -  Komisi Yudisial (KY) menggelar Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KY 2018 di Ruang CAT Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Senin (29/10).   Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha KY Tri Purno Utomo menjelaskan, dari 574 orang yang lulus seleksi administrasi, yang mengikuti SKD

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90, Senin (29/10) di Lapangan KY, Jakarta. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menjadi inspektur dalam upacara  yang diikuti Anggota KY, pejabat struktural, tenaga ahli dan pegawai KY.    Ditemui usai memimpin upacara, Jaja memaknai Hari Sumpah Pemuda sebagai

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) meraih predikat Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian.    Penganugerahan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja kepada Plt Sekretaris Jenderal KY Ronny

Kuningan (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan dengan tema “Reformulasasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN”.   Dalam kesempatan tersebut, Jaja menyinggung  pembangunan suatu negara harus memiliki suatu pola perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Jika pada masa sebelumnya disebut Garis-Garis Besar

Makassar (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar konsolidasi kelembagaan dengan menggandeng Mahkamah Agung (MA) dan pimpinan lembaga peradilan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim serta mewujudkan komitmen bersama untuk mewujudkan peradilan bersih.    Saat membuka acara, Ketua

Makassar (Komisi Yudisial) - Menyandang sebutan Yang Mulia karena memiliki profesi mulia, maka hakim wajib menjaga perilaku sesuai kode etik. Sebagai langkah pencegahan, Komisi Yudisial (KY) menggandeng para pimpinan pengadilan agar dapat bersinergi untuk membangun komitmen bersama dalam memegang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   "Perlu adanya peran pimpinan badan