Sambas (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimatan Barat (Kalbar) bekerja sama dengan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Tsafioedin (IAIS) Sambas menggelar dialog nasional kelembagaan bertema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, Senin (16/11) di Aula IAIS, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Koordinator Penghubung KY Kalbar Budi Darmawan mengajak mahasiswa dan dosen IAIS untuk bersama-sama mengawasi perilaku hakim dan mewujudkan peradilan bersih. Menurutnya, salah satu wewenang KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dalam bentuk  pengawasan eksternal. Menurut Budi, wewenang dan tugas inilah yang paling berat, sebab harus memberikan pengawasan kepada seluruh hakim.

“Tidak hanya KY, tapi masyarakat dan adik-adik mahasiwa juga bisa membantu mengawasi bapak-bapak hakim di pengadilan. Caranya bagaimana, ya tentu dengan mengkampanyekan tentang peradilan bersih kepada masyarakat,” kata Budi.

Rektor IAIS Sambas H.Arnadi mengatakan, kehadiran KY berfungsi memperkokoh praktik hukum. Alasannya karena KY di mbentuk sebagai lembaga pengawasan eksternal bagi hakim di pengadilan.

“Salah satu fungsi KY adalah memperkokoh praktik hukum di Indonesia. KY juga menjadi pengawas eksternal para hakim di peradilan, selain merekrut calon hakim agung,” kata Arnadi.

Lebih lanjut, Arnadi menyampaikan dialog nasional kelembagaan ini sangat penting bagi mahasiswa IAIS Sambas. Kabupaten Sambas, adalah wilayah paling ujung bagian utara Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sangat jarang menjadi tempat kegiatan yang sifatnya nasional.

“Saya minta mahasiswa serius dan banyak bertanya ya soal tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Ini kegiatan yang sangat bagus. Dan saya atas nama IAIS merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada KY sudah memilih kampus kami untuk kegiatan ini,” kata Arnadi.

Narasumber Sri Sadono Saliro juga menyampaikan pandangannya, bahwa untuk menciptakan peradilan bersih, tentu harus melibatkan semua unsur. Mulai dari hakim, jaksa, pengacara, masyarakat, dan termasuk perguruan tinggi. Sebab, menurut Saliro, adanya praktik mafia peradilan, munculnya dari internal dan eksternal.

"Saya berharap peran KY ke depannya harus optimal dalam menciptakan peradilan bersih. Caranya dengan kampanye turun ke jalan dan sering menggelar diskusi tentang praktik baik mengenai peradilan bersih,” kata Saliro.(KY/Budi/Festy)