Hasil Pencarian:

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) kedua yang diwawancara adalah Banelaus Naipospos yang sebelumnya pernah menjadi hakim ad hoc tipikor. Dari pengalaman tersebut, Banelaus ingin berpartisipasi bagi bangsa dan negara melalui penegakan HAM.  “Dengan pengalaman saya 15 tahun menjadi advokat, dan sebagai hakim tipikor selama 10

Jakarta (Komisi Yudisial) - Calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) ketiga adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Judhariksawan. Panelis bertanya mengenai pandangan calon mengenai hukuman mati yang sering disuarakan publik sebagai pelanggaran HAM. Judhariksawan membenarkan bahwa secara praktiknya di masyarakat internasional, pandangan hukuman mati terbagi menjadi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) ketiga adalah Manotar Tampubolon yang diminta pandangannya soal kasus Rempang. Menurutnya, kasus tersebut termasuk pelanggaran HAM. "Kasus Rempang adalah kasus menarik. Bisa saya katakan ada pelanggaran HAM. Sudah terjadi, di Rempang kehilangan beberapa etnis asli di sana. Kedua,

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon terakhir pada seleksi wawancara calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) adalah Nugraha Pradanita. Calon ditanyakan panelis apakah prinsip HAM universal dengan Pancasila sama. Menurutnya, prinsip HAM berdasarkan Pancasila terdapat pembatasan yang telah disepakati bersama. Misalnya, terkait agama dan kepercayaan. Sementara di dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) telah menyerahkan 11 nama calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusias (HAM) di Mahkamah Agung (MA) tahun 2023 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyerahan nama calon dilakukan di ruang Pimpinan DPR, Gedung Nusantara I lantai 4, Jakarta, Jumat (20/10).   Penyerahan dilakukan oleh

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan 16 orang siswa SMK Muhammadiyah 10 Jakarta, Rabu, (18/10) di Ruang Pers KY, Jakarta. Kunjungan tersebut terkait pelaksanaan Penerapan Projek Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan kurikulum Merdeka Belajar dengan fokus nilai organisasi dan budaya kerja.  Diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha

Samarinda (Komisi Yudisial) - Untuk mewujudkan peradilan bersih dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media massa. Penghubung Komisi Yudisal (KY) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan ke Koran Kaltim, Rabu (18/10) di Samarinda, Kalimantan Timur. Kunjungan ini dalam rangka membangun sinergisitas antarlembaga untuk mewujudkan peradilan bersih. “Dalam social society atau good

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) mengunjungi Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Kalsel di Banjarmasin pada Rabu (18/10). Kunjungan tersebut dalam rangka pengembangan jejaring dan sinergisitas dengan media. Hal ini karena pers berperan penting dalam penyebaran informasi dan kontrol sosial, khususnya

Samarinda (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Kalimatan Timur (Kaltim) membangun sinergi dengan semua elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi untuk mewujudkan peradilan bersih. Penghubung KY Kaltim berkunjung ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long, Samarinda, Kamis (19/10).  “Perguruan tinggi merupakan laboratorium di mana mahasiswa dipersiapkan untuk mengemban profesi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Rabu (25/10) di Gedung KY, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk mengenal wewenang dan tugas KY dan kemungkinan adanya kerja sama antara kedua lembaga.  Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Mukti Fajar Nur Dewata menyambut baik

Kendari (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng Pemerintah Kabupaten Konawe dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih dengan melakukan kunjungan kelembagaan, Kamis (19/10). Asisten Penghubung KY Wilayah Sultra Ariyanto menyampaikan, kunjungan ini sebagai upaya Penghubung KY Sultra untuk menggandeng semua pihak dalam upaya mewujudkan peradilan bersih. "Tujuan

Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memberi Pelatihan Tematik “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah” kepada puluhan hakim Peradilan Umum wilayah Makassar dan Sulawesi. Pelatihan  ini diharapkan dapat membangun persepsi yang sama di antara para hakim terkait penyelesaian tindak pidana pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Berdasarkan UU KY, maka wewenang tersebut diterjemahkan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan hakim. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Besar menggelar kegiatan Edukasi Publik KY dengan tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, Kamis (26/10), di Aula Kantor Bupati Aceh Besar.  Pj. Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyatakan, kegiatan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Juma’in menjelaskan bahwa KY memiliki dua kewenangan utama dalam konstitusi. Wewenang tersebut, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  Di naskah akademis penyusunan usulan