Hasil Pencarian:

Depok (Komisi Yudisial) - Menyadari pentingnya hubungan jangka panjang yang baik dengan pengikut media sosial Komisi Yudisial (KY), dibentuklah suatu gagasan  community engagement untuk mengajak pengikut media sosial KY untuk mewujudkan peradilan bersih melalui media sosial.   KY menggelar Sapa #SobatKY Jabodetabek Diskusi Santai bersama Komisi Yudisial “Suarakan Peradilan Bersih di Media

Depok (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Hal itu termasuk dalam menyuarakan peradilan bersih di media sosial di mana KY membutuhkan suara #SobatKY di media sosial.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi pada

Depok (Komisi Yudisial) -  Publik berperan penting untuk mewujudkan peradilan bersih, karena pada kenyataannya aparat penegak hukum di Indonesia masih belum sempurna. Masyarakat harus sadar bahwa punya hak untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan.   “Peradilan bersih penting untuk menyadarkan kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dari pengadilan,”

Depok (Komisi Yudisial) - Perkembangan teknologi dan komunikasi di Indonesia bergerak sangat cepat di masyarakat. Apalagi dengan kemunculan internet membuat informasi di Indonesia banyak sekali diterima.   Untuk menyikapi hal tersebut, Dosen Universitas Multimedia Nusantara (UMN) yang juga praktisi komunikasi Agus Kustiwa mengajak kaum millenial bisa mengambil peran dengan memproduksi konten-konten positif.   “Indonesia

Makassar (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Diskusi Hukum dengan tema “Peran Generasi Muda dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia”, Sabtu (21/9).    Koordinator PKY SulSel Azwar Mahis menekankan pentingnya integritas bagi para penegak hukum. “Berbicara mengenai penegakan hukum, hal yang paling penting adalah penegak

Gorontalo (Komisi Yudisial) – Pemilu yang adil dan bersih telah berhasil dilaksanakan karena partisipasi seluruh elemen masyarakat. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara mandiri juga berkontribusi mendorong hal itu. Salah satunya yang dilakukan adalah membentuk Desk Pemilu sebagai satuan tugas dalam menangani perkara pemilu di persidangan. KY diberikan mandat untuk

Gorontalo (Komisi Yudisial) – Isu terkait pelaksanaan pemilu yang tak kalah penting adalah penanganan perkara pemilu di pengadilan, baik mengenai sengketa hasil pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), sengketa administrasi pemilu yang berada dalam ranah hukum administasi negara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun tindak pidana pemilu

Gorontalo (Komisi Yudisial) – Pemungutan suara Pemilu yang diselenggarakan secara serentak pada praktiknya menyisakan banyak persoalan. Misalnya dari sisi kesiapan KPU dan perangkatnya kebawah sebagai penyelenggara, terdapat beberapa persoalan, baik terkait regulasi, pengadaan sarana dan prasarana pemilihan yang tepat waktu, kesalahan distribusi surat suara, surat suara yang rusak dan saling

Malang (Komisi Yudisial) - Untuk mengetahui keberhasilan kinerja Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH), Komisi Yudisial (KY) menggelar Workshop dan Pengukuran PPIH, Rabu (25/9) di Kantor Camat Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap hakim di wilayah tersebut.   Hadir mewakili Sekretariat Jenderal KY, Kepala Sub Bagian

Sidorarjo (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito mengingatkan pentingnya para hakim untuk menjaga keluhuran martabat dan integritas. Ia menegaskan agar tidak ada lagi hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   "Beberapa waktu lalu dalam kegiatan pelatihan untuk hakim tinggi,

Palopo (Komisi Yudisial) - Dengan jarak kurang lebih 350 km dari kota Makassar, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Andi Djema (FH Unanda), Palopo untuk menggelar Road Show to Campus “Generasi Muda untuk Peradilan Bersih”.   Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi KY

Jakarta (Komisi Yudisial) - "Buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pemikiran saya yang telah dipublikasikan di media massa, majalah, serta buku Bunga Rampai KY dengan isu utama berkaitan dengan upaya memperkuat wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim," buka Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berharap agar kewenangan KY diperkuat, termasuk penjatuhan sanksi yang final and binding.   "Produk hukum yang dihasilkan oleh KY perlu diperkuat seperti kata "rekomendasi" terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH diganti dengan kata "final and binding". Kenapa? Karena jika kewenangannya sebatas

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat melantik 7 orang pejabat Administrator Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal KY,  Rabu (02/10) di Auditorium KY, Jakarta. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini dihadiri oleh Anggota KY,  pejabat struktural dan pegawai KY. Ada dua orang pejabat eselon

Mataram (Komisi Yudisial) - Sebagai kelanjutan peluncuran Buku Bunga Rampai 2019 "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia”, Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi dan buku Bunga Rampai "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia", di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jumat (4/10).   "Penerbitan buku ini merupakan momentum untuk lebih mendekatkan KY dengan para pemangku