Hasil Pencarian:

Mataram (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan memiliki wewenang strategis dalam beberapa aspek. Penguatan mengenai kedudukan KY yang tidak hanya sebagai penunjang (auxilarry), tetapi juga organ utama (main organ) yang diposisikan sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman.   Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Makassar (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan sinergi dengan jejaring, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan (PKY Sulsel) menjelaskan tentang wewenang dan tugas KY kepada calon anggota baru Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin dalam Open Recruitmen IPPS UIN Alauddin, Minggu (06/10) di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Megamendung (Komisi Yudisial) – Kehati-hatian, ketelitian, dan ketepatan merupakan cara pandang abstrak yang tergolong dalam prinsip profesionalisme. Prinsip etik tersebut harus dijunjung tinggi dan ditanamkan dalam diri seorang hakim.   Demikian ditegaskan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus kepada 175 calon hakim (cakim) peserta Diklat 3 Program PPC Terpadu Angkatan III

Bandung (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) bersama Program Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) menandatangani memorandum of understanding (MoU) di Aula Pascasarjana Unpas, Bandung, Jumat (11/10).   MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Pasundan Prof. Didi Turmudzi serta disaksikan Ketua

Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY hadir untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.   Hal tersebut disampaikan Ketua KY Jaja Ahmad

Bandung (Komisi Yudisial) - Banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja peradilan menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti. Tidak cukup hanya pengawasan saja, karena begitu banyak istilah-istilah hukum yang masyarakat tidak paham sehingga perlu dilakukan pendekatan yang sistemik.   “Untuk itu, masyarakat perlu sadar bahwa masalah peradilan itu adalah masalah kita bersama. Bukan permasalahan insan,

Semarang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan salah satu cara untuk melihat bahwa Indonesia adalah negara hukum melalui kinerja lembaga peradilan. Ia menyoroti apakah masyarakat masih mempercayai lembaga peradilan untuk penyelesaian sengketa ketimbang lembaga lain. Aidul berpendapat, jika dilihat dari statistiknya, jumlah perkara di Mahkamah

Semarang (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali melanjutkan workshop dan pengukuran Program Peningkatan Kapasitas Hakim (PPIH) tahun 2019 dengan menyasar masyarakat di Kecamatan Semarang Timur dan sekitarnya.   Kasubag Monitoring dan Evaluasi Mia Nurul Aini menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong penguatan integritas hakim sehingga persepsi masyarakat terhadap hakim menjadi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai salah satu badan publik, Komisi Yudisial (KY) ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. KY menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sebagai bentuk komitmen KY dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.   "Kami ditugaskan oleh Pimpinan untuk menyampaikan presentasi mengenai

Manado (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Workshop dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) Tahun 2019 di Pengadilan Tinggi Manado, Kamis (17/10).   Menurut Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat, PPIH merupakan program KY yang bertujuan untuk menguatkan integritas hakim melalui serangkaian

Manado (Komisi Yudisial) - Di sela-sela kegiatan Workshop dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) Tahun 2019, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat menyambangi Kantor Redaksi Manado Post, Kamis (17/10) di Manado, Sulawesi Utara. Selain bersilaturahmi, tujuan kunjungan ini untuk meningkatkan komunikasi kelembagaan antara KY dengan stakeholder KY

Bitung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Workshop dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) 2019 untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas program-program yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) di Kantor Kecamatan Maesa, Jumat (18/10), Bitung, Sulawesi Utara.   Menurut Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluas Mia Nurul

Serang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan bahwa ada delapan ciri Indonesia sebagai negara hukum. Yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, asas legalitas, peradilan TUN, negara hukum demokratis, negara kesejahteraan, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara Indonesia yang mengakui, dan menghormati

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah melaksanakan edukasi publik kepada perwakilan mahasiswa di wilayah Semarang, Senin (21/10) di Aula Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah. Pengenalan tentang wewenang dan tugas KY disampaikan oleh Koordinator Penghubung KY Jateng Muhammad Farhan.   KY yang lahir dari

Jambi (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar “Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Rangka Sinergitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Aula Pengadilan Tinggi Jambi, Rabu (23/10).   Kegiatan ini merupakan inisiatif KY untuk melakukan konsolidasi secara langsung dengan Mahkamah Agung (MA) dan seluruh pimpinan lembaga peradilan dalam rangka bersinergi