Hasil Pencarian:
-
Putusan Hakim Harus Didasarkan Pertimbangan yang Tepat
Jakarta (Komisi Yudisial) - Putusan merupakan mahkota hakim. Dalam memutus sebuah perkara, hakim harus mempertimbangkan sejumlah alasan karena ada konsekuensi yang menyertainya. Pakar psikologi dari Universitas Indonesia Rudolf W. Matindas yang menjadi narasumber workshop jarak jauh Peningkatan Kapasitas Hakim menjelaskan, memutus merupakan akhir proses dengan mempertimbangkan sejumlah opsi.
-
KY Gelar Diskusi Daring RUU Jabatan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi daring bertema Mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim untuk Perbaikan Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Rabu (9/9) melalui webinar. Menurut Plt. Sekretaris Jenderal KY R. Adha Pamekas, webinar ini berangkat dari concern KY terhadap pembahasan RUU Jabatan Hakim yang saat ini kembali
-
KY Apresiasi DPR Kembali Usulkan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengapresiasi upaya DPR RI yang kembali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. KY berharap DPR dapat segera menuntaskan pembahasan RUU Jabatan Hakim yang menempatkan hakim sebagai pejabat negara
-
RUU Jabatan Hakim sebagai Upaya Memuliakan Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Basari menyoroti filosofi munculnya gagasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang kembali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Menurutnya, RUU Jabatan Hakim adalah upaya untuk menegaskan posisi hakim sebagai "Yang Mulia". “RUU Jabatan Hakim
-
Perluas Jejaring, Penghubung KY Sulsel Gaet PERMAHI Majene
Makassar (Komisi Yudisial) – Di tengah pandemi covid 19 ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan (Penghubung KY Sulsel) untuk terus memperluas jejaring di kalangan mahasiswa, khususnya Sulawesi Barat. Salah satunya melalui
-
Pembangunan Hukum dan Keadilan Harus Sesuai di Era Revolusi Industri 4.0
Jakarta (Komisi Yudisial) – Di tengah pandemi ini, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berpendapat bahwa isu revolusi industry 4.0 dan 5.0 berdampak pada perkembangan hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial. “Pola hubungan antara manusia, terutama di bidang perdagangan, terpengaruh pada bagaimana peran teknologi sangat dominan dalam bertransaksi.
-
Jarak Tak Surutkan Penghubung KY Sulsel Silaturahmi ke PA Takalar
Takalar, (Komisi Yudisial) – Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sulawesi Selatan (Penghubung KY Sulsel) melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Takalar. Pengadilan Agama Takalar berada di Kabupaten Takalar, dengan jarak tempuh kurang lebih satu setengah jam dari Makassar. Kunjungan yang dilakukan pada Selasa (03/11), dilakukan
-
Hakim Albertina Ho Berbagi Tips Komunikasi di Persidangan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari kedua (04/11) Workshop Jarak Jauh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2020 menghadirkan narasumber hakim tinggi Albertina Ho. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menyampaikan materi soal komunikasi efektif saat bersidang untuk para hakim. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi sangat
-
Keilmuan Melahirkan Putusan Berkualitas
Jakarta (Komisi Yudisial) – Memasuki hari terakhir pelaksanaan workshop jarak jauh Peningkatan Kapasitas Hakim menghadirkan narasumber Shidarta yang merupakan akademisi dan praktisi dari Universitas Bina Nusantara Shidarta. Menurutnya, penalaran dan penemuan hukum penting dilakukan oleh hakim karena dalam suatu kasus hukum seringkali terjadi gap antara fakta yang ada dengan
-
KY Gelar Webinar Advokasi Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Webinar Advokasi Hakim yang mengambil tema “Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Meminimalisir Peristiwa Contempt of Court” pada Senin (11/09). Menghadirkan narasumber Anggota KY Sumartoyo, hakim sekaligus Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ketua Komisi Kejaksaan Barita
-
KY Tegakkan Rule of Ethic
Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo menjelaskan tugas KY adalah menegakkan rule of ethic, bukan rule of law. Norma-norma hukum bukanlah segala-galanya, masih dibutuhkan norma etik. Jika etik tegak dan berfungsi dengan baik, maka hukum juga tegak sebagaimana mestinya. Contempt of court (CoC) merupakan suatu
-
Perilaku Negatif Hakim Bisa Memicu Contempt of Court
Jakarta (Komisi Yudisial) – Narasumber kedua dalam Webinar Advokasi Hakim yang mengambil tema “Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Meminimalisir Peristiwa Contempt of Court” adalah Albertina Ho. Ia menyampaikan bahwa masih banyak hakim yang belum tahu Komisi Yudisial (KY) mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadvokasi
-
Perguruan Tinggi Diperlukan Untuk Cegah Contempt of Court
Jakarta (Komisi Yudisial) – “Ada dua upaya untuk mencegah terjadinya contempt of court (CoC). Pertama dengan melibatkan perguruan tinggi untuk mencegah. Kedua adalah penindakan terhadap pelaku.” Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dalam Webinar Advokasi Hakim yang mengambil tema “Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum di Perguruan
-
Ketua KY Pimpin Upacara Hari Pahlawan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan yang diikuti secara langsung oleh seluruh Pejabat Struktural di Kantor KY dan seluruh pegawai secara daring, Selasa (10/11). Jaja Ahmad Jayus dalam pembacaan amanatnya mengatakan bahwa Hari Pahlawan tidak hanya sekedar
-
Hukum Adat Adalah Mother of Law Indonesia
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menulis Buku Hukum Adat Teori, Sejarah, Pengakuan Negara, dan Yurisprudensi. Untuk memperkenalkan buku tersebut, dilakukan diskusi pada Selasa (10/11) yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai profesi melalui zoom meeting. Hadir pula Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat