Berita

Tangerang Selatan (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi berpendapat pengawasan dan penegakan integritas hakim akan bersentuhan dengan prinsip independensi sekaligus akuntabilitas peradilan. Jika dilaksanakan dengan tepat, ia meyakini akan menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas peradilan. "Esensi pengawasan penting untuk memberi sinyal pada para hakim mengenai mengenai standar etika dan

Tangerang Selatan (Komisi Yudisial) - Setiap profesi memiliki standar yang harus dipegang agar kehormatan profesi itu tetap terjaga. Bagi hakim yang merupakan profesi mulia, maka integritas menjadi fondasi agar selalu dipegang.  "Pengawasan terhadap integritas hakim banyak dihadapkan pada tantangan. Banyak terjadi kasus hakim yang memutus perkara dengan putusan kontroversial. Kasus-kasus judicial corruption yang

Bandung (Komisi Yudisial) - Media sosial saat ini menjadi ruang investasi baru bagi publik untuk memantik daya kritis publik akan isu hukum dan peradilan. Bahkan, media sosial dapat dimaksimalkan menjaring partisipasi publik dalam penegakan hukum di Indonesia. Media sosial tidak lagi sekadar ruang hampa, tetapi sudah menjadi tiruan dunia nyata

Bandung (Komisi Yudisial) - Fenomena no viral, no justice muncul sebagai respons publik yang menuntut keadilan melalui media sosial. Seolah menunjukkan bahwa viralitas sering kali menjadi faktor penentu tindakan hukum. Namun, di satu sisi, viralitas ini diartikan positif jika untuk menggaungkan peradilan bersih bersama Komisi Yudisial (KY) di media sosial. "Selain untuk

Jakarta (Komisi Yudisial) – Maraknya putusan-putusan hakim yang kontroversial dan menarik perhatian publik menjadikan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang berperan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata berpendapat, harapan publik yang tinggi terhadap wewenang KY, tetapi di sisi lain, UU KY telah 11 kali

Jakarta (Komisi Yudisial) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshiddiqie mengupas soal etika dan hukum. Menurutnya, sepanjang sejarah, hukum dan etika mengalami perkembangan yang reduksionis pemaknaan. Lama-kelamaan, muncul perkembangan hukum, sehingga tidak bisa lagi hanya mengandalkan hukum.  “Di samping urusan benar-salah di dalam hukum, kita harus mempromosikan tingkah

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (4/9/2024) di Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR, Jakarta. Agenda rapat terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025, serta usulan tambahan anggaran

Jakarta (Komisi Yudisial) – Pengaturan tentang Komisi Yudisial (KY) diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini memperjelas bahwa fungsi KY terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun, kewenangan KY untuk melakukan pengawasan terkait perilaku hakim, bukan teknis yudisial.  "Walau KY ditempatkan di Bab Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945, tetapi KY

Jakarta (Komisi Yudisial) – Puluhan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Bali berkunjung ke Komisi Yudisial (KY), Senin (2/9/2024) untuk mengenal lebih banyak soal kelembagaan KY. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma’in didampingi Pranata Humas Ahli Muda Festy Rahma Hidayati membeberkan isu-isu KY yang salah satunya terkait Pemilihan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah memberikan klarifikasi secara tertulis kepada DPR soal keterangan tambahan untuk melengkapi usulan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024. Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai pada Rabu, 4 September 2024 itu mengungkap bahwa