Berita
-
21 CPNS KY Jalani Orientasi CPNS
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebanyak 21 calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai menjalani orientasi CPNS Komisi Yudisial (KY), Senin (1/4) di Auditorium KY, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (12/4) merupakan upaya membentuk karakter CPNS agar menjadi pegawai berkualitas dan berintegritas Plt. Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak menyampaikan laporannya bahwa
-
Publik Diminta Kawal Pemilu 2019
Jakarta (Komisi Yudisial) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki desain pencegahan beredarnya politik uang di hari tenang. Sasaran politik uang adalah kaum perempuan. Oleh karena itu, Bawaslu mengajak para perempuan untuk menolak hal itu. “Kami melakukan patroli pengawasan dari provinsi, kabupaten/kota, pengawasan ke desa dan kelurahan, melakukan pengawasan di TPS,
-
KY Butuh Partisipasi Publik dalam Awasi Hakim Perkara Pemilu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai wujud komitmen Komisi Yudisial (KY) dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, KY telah meluncurkan Desk Pemilu sebagai satuan tugas dalam menangani perkara pemilu di persidangan. KY akan melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan, pengawasan hakim yang menangani perkara pemilu, dan advokasi hakim
-
KY Gelar Diskusi Akuntabilitas Pengadilan dalam Perkara Pemilu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta membuka secara resmi diskusi publik Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu: Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu, Selasa (2/4) di Ruang KK II, Gedung Bundar, Kompleks MPR-DPR/DPD, Jakarta. Diskusi yang merupakan kerja sama antara
-
Lakukan Pengawasan, KY Junjung Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Dalam praktik peradilan saat ini tidak hanya menekankan pada independensi, tetapi juga akuntabilitas. Hal itu juga ditekankan dalam konvensi internasional mengenai independensi peradilan, baik di New Delhi, Bangalore tahun 2002 dan Mount Scopus tahun 2008. “Independensi peradilan tidak menjadikan hakim terlepas dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas peradilan ini
-
Melalui PPIH, KY Ajak Masyarakat Bulukumba Tumbuhkan Kesadaran Hukum
Bulukumba (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, Komisi Yudisial (KY) memiliki dua pola yaitu pengawasan dan pencegahan. Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) adalah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh KY untuk menjaga kehormatan keluhuran serta martabat Hakim. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
-
KY Bersama Penegak Hukum Tumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat
Bulukumba (Komisi Yudisial) - Kehadiran Komisi Yudisial seperti magnet bagi masyarakat yang ingin mengenal dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam program edukasi publik, Komisi Yudisial (KY) menggandeng aparat penegak hukum untuk bersama membangun kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Ujung Loe Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat (29/3). Pada edukasi publik
-
KY Terima Kunjungan Mahasiswa FH Mpu Tantular
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari puluhan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Mpu Tantular, Kamis (28/3) di Auditorium KY, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk mengenal lebih jauh tentang KY, terutama wewenang dan fungsinya. “Tujuan kunjungan ini adalah untuk lebih dalam mengenal tugas dan fungsi Komisi Yudisial,” ungkap Dosen
-
KY Hadiri Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menghadiri pertemuan kedua Jaringan Regional Integritas Peradilan yang berjudul “Jalan Menuju Peradilan yang Unggul’ di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (25/3). Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), United Nations Development Programme (UNDP), UK Government beserta European Union ini pertama kali dilaksanakan pada
-
KY dan Penegak Hukum Tingkatkan Partisipasi Masyarakat
Tegal (Komisi Yudisial) - Kegiatan Edukasi Publik Sarasehan Hukum yang bertajuk Pembudayaan Hukum Masyarakat salah satu tujuannya adalah mendekatkan masyarakat dengan aparat penegak hukum, sehingga selain menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, juga dapat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Hal itu menjadi keutamaan dalam Sarasehan Hukum Pembudayaan Hukum Masyarakat yang