Berita

Pekanbaru (Komisi Yudisial) - Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terulang. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang melibatkan pimpinan pengadilan perlu dilakukan secara intensif.    "Pimpinan pengadilan harus menjadi role model bagi hakim dan juga pegawai pengadilan di bawahnya. Pimpinan pengadilan harus memiliki integritas yang baik sebelum mencontohkan

Pekanbaru (Komisi Yudisial) - Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut perlu adanya evaluasi pengawasan internal yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Selain itu, MA perlu melakukan penguatan sinergisitas dengan Komisi Yudisial (KY) dan KPK.   "MA perlu bersinergi dengan instansi atau mitra kerja lainnya untuk

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi lll DPR RI pada Rabu (05/09), di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II Lantai 1 DPR RI, Jakarta. Salah satu fokus pembahasan adalah terkait Rencana Kerja dan Anggaran KY 2019 dan laporan kinerja 2017- 2018.   RDP dipimpin

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Untuk menghasilkan hakim agung ideal bukanlah perkara mudah. Seorang hakim agung dituntut memenuhi empat persyaratan, di antaranya integritas dan kompetensi. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (KY) harus memperketat standar persyaratan untuk menjaga derajat kemuliaan profesi hakim agung.   "Ada empat rumusan persyaratan hakim Agung, yaitu memiliki integritas, idependensi,

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Saat reformasi terdapat perubahan sistem peradilan dari dua atap menjadi satu atap. Namun, sistem satu atap juga menyisakan persoalan, seperti kekhawatiran munculnya monopoli kekuasaan.   "Oleh karenanya, rata-rata sistem peradilan dunia menyadari bahwa persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu entitas, apalagi membenani para hakim sebagai

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan pentingnya integritas dalam seleksi Hakim Konstitusi dan Hakim Agung. Di sini, penting untuk memperhatikan penelusuran rekam jejak dan integritas calon.   "Spesifikasi berintegritas adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kemampuan penting, tapi jauh lebih penting integritas," tegas Hamdan saat menjadi

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat pengadilan, termasuk hakim, menambah panjang catatan buruk peradilan di Indonesia. Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah letak kesalahan ada di proses rekrutmen?   Guna menjawab itu, Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas

Pontianak (Komisi Yudisial) – “Saya dulu pernah menyidangkan kasus terorisme saat masih di PN Jakarta Pusat. Ketika keluar dari ruang persidangan, pinggang saya ditempel dengan seperti benda tajam serta diancam akan dibunuh oleh oknum. Padahal di situ ada banyak polisi. Saya langsung tantang saja oknum itu, kemudian dia mundur sendiri".   Pengalaman

Pontianak (Komisi Yudisial) – Sebagai lembaga yang memiliki tugas menjaga marwah dan martabat hakim, Komisi Yudisial (KY) aktif melakukan program pencegahan seperti advokasi hakim. Namun, program-program itu sering luput dari pemberitaan media karena media lebih tertarik dengan fungsi pengawasan terhadap hakim.   KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang

Denpasar (Komisi Yudisial) - Salah satu unsur yang penting dalam sebuah putusan hakim adalah mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, refleksi keberadaan hukum adat dapat tercermin di dalamnya. Komisi Yudisial (KY) mendorong nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang di era modern ini.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KY Jaja Ahmad