Berita

Jakarta (Komisi  Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di tahun 2017. Namun, banyak rekomendasi sanksi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA).   “Banyak rekomendasi sanksi KY yang ditolak MA. Penolakan itu karena MA menganggap

Jakarta (Komisi Yudisial) – Pengawasan terhadap hakim konstitusi menjadi salah satu topik yang sering ditanyakan oleh mahasiswa fakultas hukum yang berkunjung ke Komisi Yudisial (KY), termasuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan (FH Unikal). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak diawasi lembaga eksternal, seperti KY.   “Dulu KY memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sepanjang tahun 2017, marak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparatur pengadilan, termasuk hakim. Hal itu tentu saja menjadi catatan kelam bagi dunia peradilan mengingat hakim seharusnya dapat menjaga kewibawaan dan keluhuran martabat.   “Untuk itu, KY mengajak untuk sama-sama menjauhi perilaku korupsi. Dengan menjadikan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai kado akhir tahun, Komisi Yudisial (KY) meraih peringkat keempat pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi (KIP) Publik Tahun 2017 kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.   Penganugerahan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Tulus Subardjono di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para

Mataram (Komisi Yudisial) - Sebagai tahapan terakhir dalam Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH),  Komisi Yudisial (KY) melakukan pengukuran dampak kinerja KY dan workshop "Profesionalisme dan Integritas Hakim" di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Kamis (21/12). Di tahun 2017, PPIH telah menyasar 6 wilayah, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima 1.375 laporan masyarakat dan 1.442 surat tembusan pada periode Januari-November 2017. Dari 1.375 laporan masyarakat tersebut, ada 368 laporan masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk diregistrasi. Setelah diproses, hanya tersisa 35 laporan yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) telah berupaya menjalankan amanat konstitusi dengan terus bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menilai KY harus melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap perjalanan KY selama setahun ini.    “Forum ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus sebagai refleksi dan evaluasi bagi KY

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhi pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berinisial EP. Hakim EP diberhentikan lantaran terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena melakukan perselingkuhan.   "Menjatuhkan sanksi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Proses ini juga mendukung terlaksananya reformasi birokrasi, khususnya di bidang teknologi informasi.   Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 berkomitmen penuh mewujudkan hal itu.

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) hadir kembali dalam perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KY ikut berpartisipasi dengan membuka booth pameran bertema “Peradilan Bersih Anti Korupsi”. Peringatan Hakordia 2017 digelar pada Senin-Selasa (11-12/12) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Tema peringatan tahun ini adalah